Pemprov DKI akan Cabut Hak Jaminan Sosial Pelaku Tawuran Manggarai

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mencabut keanggotaan jaminan sosial, kartu jakarta pintar (KJP) dan hak-hak lainnya dari warganya yang terbukti terlibat tawuran di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan.

Hal ini tertuang dalam ikrar perdamaian yang dibacakan oleh perwakilan warga Kelurahan Menteng, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan warga Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet, Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ikrar perdamaian dibacakan di Pasaraya Manggarai, Rabu malam (30/10/2019). Dalam ikrar perdamaian ini merupakan bagian upaya yang dilakukan Muspida Jakarta Selatan dan Muspida Jakarta Pusat untuk mencegah berulangnya tawuran warga di Manggarai.

Ada empat poin dalam ikrar tersebut. Pertama, bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab warga bersama aparat keamanan.

Kedua, mengutuk keras kepada para pelaku dan provokator yang telah memicu terjadinya tawuran, serta mendukung dilakukannya tindakan tegas dan diproses secara hukum kepada mereka yang terbukti melanggar hukum serta norma yang berlaku di masyarakat.

Ketiga, mendukung pencabutan semua hak dan fasilitas yang telah diberikan Pemprov DKI Jakarta (BPJS, KJP, dan lainnya) kepada mereka yang telah terbukti melakukan tindakan melanggar hukum.

Keempat, meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengkaji akar permasalahan yang menjadi pemicu tawuran, serta menyusun program-program pemberdayaan yang dibutuhkan pelaku tawuran dan pemakai narkoba.

"Ini baru sebatas menyetujui, menyepakati antar kelompok masyarakat ini. Teknis pencabutannya (hak jaminan sosial) seperti apa, belum kita bahas. Tapi ini bisa jadi efek jera bagi pelaku tawuran," kata Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, saat menghadiri kegiatan doa bersama dan ikrar perdamaian di Manggarai sebagaimana dilansir dari Ayojakarta.com, Kamis (31/10/2019).

Selain Marullah, turut hadir Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara; Dandim wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, begitu pula Kapolres dua wilayah.

Baca Juga: Aksi Tawuran di Manggarai Diduga Akibat Provokasi di Medsos

Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara, mengatakan, sejak dirinya masih menjabat Lurah Tebet pada tahun 2005, tawuran sudah sering terjadi di wilayah Manggarai.

Bayu berharap, masyarakat setempat sudah bergerak ke arah lebih maju meninggalkan tradisi tawuran yang merugikan semua orang.

Sedangkan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Bastoni Purnama, yang menggagas acara tersebut, mengatakan, kegiatan itu diharapkan bisa membantu terciptanya perdamaian di wilayah Manggarai.

“Tahun 2019 ini harus ada perubahan,” tegasnya.