Suara.com - Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal polemik sistem digital perancang anggaran atau e-budgeting buatannya. Menurutnya sistem itu sebenarnya bisa berjalan baik tanpa masalah.
Belakangan, sistem itu dianggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penyebab munculnya anggaran kontroversial seperti lem aibon Rp 82 miliar.
Ahok menganggap sistem itu tidak akan bermasalah jika petugas yang menginput data tidak memiliki niat menggelembungkan nilai anggaran atau mark-up.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling," ujar Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Ahok enggan berkomentar lebih lanjut soal anggapan Anies menganggap e-budgeting bermasalah. Namun, Ahok menganggap, sejak awal perangkat itu dibuat untuk mendorong transparansi anggaran.
"Yang pasti karena e-budgeting. Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," jelas Ahok.
Mantan Wali Kota Belitung itu menganggap dengan adanya e-budgeting, anggota DPRD bisa cepat membahas anggaran. Menurutnya transparansi anggaran adalah cara untuk menangkal korupsi.
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata. Transparansi sistem yang ada," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah pengadaan dalam rancangan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2020 masih bermasalah.
Baca Juga: Ferdinand Sindir Anies: yang Salahkan Sistem, Nyatakan Dirinya Bodoh
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut sistem e-budgeting adalah penyebabnya.
Masalah yang muncul soal anggaran itu adalah viralnya anggaran untuk beli lem aibon senilai Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar.
Anies menganggap dua hal itu merupakan komponen dari kegiatan yang belum dibahas sampai rampung.
Anies menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya hanya merencanakan sampai kegiatan dan jumlah anggaran.
Sementara sistem e-budgeting mengharuskan pihaknya mencantumkan komponen kegiatan.
E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran buatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sistem ini dibuat untuk memudahkan Pemprov dalam menyusun anggaran.
Berita Terkait
-
Ferdinand Sindir Anies: yang Salahkan Sistem, Nyatakan Dirinya Bodoh
-
Anies Salahkan e-Budgeting Ahok, Djarot: Yang Bodoh Bukan Sistemnya!
-
Anies Sindir Sistem e-Budgeting, Ahok Beri Balasan Telak
-
Ahok Singgung Mark Up dan Maling soal Skandal Lem Aibon Pemprov DKI
-
Anies Klarifikasi Skandal Lem Aibon, Ferdinand: Kualitas Ngelesnya Lemah
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Getaran Sound Horeg dan Lautan Buruh Membelah Jantung Jakarta di May Day 2026
-
Terkena PHK Sepihak? Jangan Panik! Ini Cara Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan agar Cair
-
Australia Panas, Ratusan Warga Ngamuk Buntut Kematian Kumanjayi Little Baby, Siapa Dia?
-
Kado May Day 2026: Prabowo Ratifikasi Konvensi ILO 188 dan Targetkan 6 Juta Nelayan Sejahtera
-
Prabowo Instruksikan RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini: Harus Berpihak kepada Buruh!
-
rabowo Ultimatum Aplikator Ojol: Potongan Harus di Bawah 10 Persen atau Angkat Kaki dari Indonesia
-
Prabowo Teken Perpres 27: Aplikator Cuma Boleh Potong 8 Persen, Ojol Berhak 92 Persen Pendapatan
-
Aung San Suu Kyi Pindah ke Tahanan Rumah Saat Krisis Politik Myanmar
-
May Day 2026 di DPR: Massa Diwarnai Ibu-Ibu Bawa Anak, Ikut Suarakan Nasib Lahan Tergusur
-
Jejak Sejarah Unhas, Kampus Pertama di Indonesia yang Kelola Dapur Makan Bergizi Gratis