Suara.com - Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal polemik sistem digital perancang anggaran atau e-budgeting buatannya. Menurutnya sistem itu sebenarnya bisa berjalan baik tanpa masalah.
Belakangan, sistem itu dianggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penyebab munculnya anggaran kontroversial seperti lem aibon Rp 82 miliar.
Ahok menganggap sistem itu tidak akan bermasalah jika petugas yang menginput data tidak memiliki niat menggelembungkan nilai anggaran atau mark-up.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling," ujar Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Ahok enggan berkomentar lebih lanjut soal anggapan Anies menganggap e-budgeting bermasalah. Namun, Ahok menganggap, sejak awal perangkat itu dibuat untuk mendorong transparansi anggaran.
"Yang pasti karena e-budgeting. Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," jelas Ahok.
Mantan Wali Kota Belitung itu menganggap dengan adanya e-budgeting, anggota DPRD bisa cepat membahas anggaran. Menurutnya transparansi anggaran adalah cara untuk menangkal korupsi.
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata. Transparansi sistem yang ada," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah pengadaan dalam rancangan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2020 masih bermasalah.
Baca Juga: Ferdinand Sindir Anies: yang Salahkan Sistem, Nyatakan Dirinya Bodoh
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut sistem e-budgeting adalah penyebabnya.
Masalah yang muncul soal anggaran itu adalah viralnya anggaran untuk beli lem aibon senilai Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar.
Anies menganggap dua hal itu merupakan komponen dari kegiatan yang belum dibahas sampai rampung.
Anies menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya hanya merencanakan sampai kegiatan dan jumlah anggaran.
Sementara sistem e-budgeting mengharuskan pihaknya mencantumkan komponen kegiatan.
E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran buatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sistem ini dibuat untuk memudahkan Pemprov dalam menyusun anggaran.
Berita Terkait
-
Ferdinand Sindir Anies: yang Salahkan Sistem, Nyatakan Dirinya Bodoh
-
Anies Salahkan e-Budgeting Ahok, Djarot: Yang Bodoh Bukan Sistemnya!
-
Anies Sindir Sistem e-Budgeting, Ahok Beri Balasan Telak
-
Ahok Singgung Mark Up dan Maling soal Skandal Lem Aibon Pemprov DKI
-
Anies Klarifikasi Skandal Lem Aibon, Ferdinand: Kualitas Ngelesnya Lemah
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai
-
'Spill' Blueprint Gen Z Ideal Versi Megawati: Cerdas, Melek Politik, dan Merawat Bumi