Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan segera menunjuk anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, saat ini pemerintah masih mengumpulkan mendapatkan masukan siapa yang pantas menjadi tim yang bakal bertugas mengawasi lembaga antirasuah tersebut.
"Saat ini untuk dewan pengawas KPK, kami masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam dewan pengawas KPK," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Penunjukkan anggota Dewan Pengawas KPK kali ini tidak melalui Panitia Seleksi, namun ditunjuk langsung Jokowi. Sebab hal tersebut tercantum dalam Pasal 69A ayat (1).
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim Dewan Pengawas KPK yang dipilih merupakan orang yang memilki kredibilitas yang baik.
"Untuk pertama kalinya tidak lewat Pansel. Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, nantinya pelantikan anggota Dewan Pengawas akan digelar bersaman dengan pengambilan sumpah Komisioner KPK periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019.
"Untuk pelantikan dewan pengawas KPK nanti akan berdamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru yaitu di bulan Desember. Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada," ucap Jokowi.
Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Baca Juga: Jokowi Angkat Bicara soal Polemik Pelarangan Cadar dan Celana Cingkrang
Dewan Pengawas nantinya berisikan lima anggota dengan seseorang merangkap sebagai ketua. Adapun ketentuan tentang anggota dewan pengawas, terkait tugas, siapa yang bisa menjabat dan tata cara pemilihan tertuang di dalam Pasal 37A sampai 37G.
Berita Terkait
-
Wiranto soal Dewan Pengawas KPK: Presiden Sekalipun Kekuasaannya Terbatas
-
Wiranto: KPK Perlu di Bawah Dewan Pengawas!
-
Klaim Nihil Dualisme, Menkumham: Dewan Pengawas Setara Pimpinan KPK
-
Soal KPK, Moeldoko: Cuma Organisasi Demit yang Tak Ada Dewan Pengawas
-
DPR-Pemerintah Sepakat Dewan Pengawas KPK Periode Pertama Dipilih Presiden
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion