Suara.com - BPJS Watch menilai kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama bagi warga menengah ke bawah.
Koordinator BPJS Watch Indra Munaswa mengatakan, kenaikan iuran justru menambah beban rakyat berekonomian rendah, yang banyak menggantungkan pelayanan program tersebut.
Tidak terdaftarnya nama-nama warga berpenghasilan rendah dalam program penerima bantuan iuran (PIB), juga bakal menjadi persoalan lanjutan.
"Ini bukan solusi, ini justru akan membebankan masyarakat yang secara ekonomis sesungguhnya tidak mampu. Cuma dia tidak tercatat di penerima bantuan iuran (PBI) Nasional, tidak tercatat di PBI daerah. Yang kelas dua juga begitu, yang mandiri, ini kan banyak ke mandiri bebannya," kata Indra di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).
Karenanya, Indra meminta agar pemerintah bersama DPR RI kembali mengkaji kenaikan iuran BPJS.
Sebab, terjaminnya akses mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak semua orang.
Ia menuturkan, kenaikan iuran tersebut membuat akses warga miskin terhadap pelayanan kesehatan semakin mengecil.
Itu belum ditambah tak ada jaminan kenaikan iuran BPJS bakal diiringi peningkatan kualitas pelayanan.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandangani Jokowi pada 24 Oktober 2019.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Berpengaruh ke Inflasi?
Dalam Pasal 34, tercantum iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP).
Untuk tarif kelas Mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III, naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per peserta per bulan. Atau naik Rp 16.500.
Kemudian iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II, naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu per peserta per bulan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba