Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku membutuhkan bantuan untuk membuat pidato dalam setiap acara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pemprov mengajukan anggaran senilai Rp 390 juta untuk empat orang juru tulis sambutan Anies.
Rencana ini tertulis dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Pada draf itu terdapat kejanggalan karena biaya tersebut sebelumnya ditujukan untuk 6,5 orang.
Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDHKLN) Pemprov DKI Jakarta, Mawardi mengakui terdapat kesalahan tulis pada draf itu. Menurutnya data yang benar adalah empat orang juru tulis.
"Iya (salah input) karena memang membutuhkan pagunya sekian, tapi yang ada di sistem masih hitungan yang lama. Kami membutuhkan empat orang. Sehingga tercapai nilai pagu Rp392 juta," ujar Mawardi saat dihubungi, Rabu (6/11/2019).
Mawardi beranggapan pengadaan juru tulis pidato bukan hal baru di lingkungan Pemprov DKI. Menurutnya juru tulis pidato juga ada sejak era Gubernur sebelumnya, Joko Widodo.
"Penulis naskah dari dulu ada.Tapi tidak banyak. Yang kemarin tahun 2019 ini ada dua orang," jelasnya.
Mawardi tak merinci soal jumlah juru tulis pidato sejak era Gubernur sebelumnya. Namun untuk tahun 2020, jumlah pembuat pidato Anies bertambah dari dua orang menjadi empat orang.
Penambahan itu, kata Mawardi perlu dilakukan. Pasalnya pembuat pidato itu tidak hanya membuat sambutan untuk Anies saja, tapi asisten juga.
"Karena melihat frekuensi sambutan Gubernur cukup banyak. Karena tidak hanya Gubernur, para asisten yang mewakili Gubernur kami siapkan juga," tuturnya.
Baca Juga: Duit Pidato Anies Rp 390 juta, Gerindra: Kalau Boros, Dibanding Apa?
Ia menjelaskan, nantinya anggaran tersebut dibagi kepada empat orang untuk 12 bulan atau satu tahun. Jika nantinya Wakil Gubernur baru dilantik, Mawardi meyakini jumlahnya tidak akan ditambah.
"Oh enggak (ditambah). Kami sudah antisipasi dengan penambahan wagub tetap empat orang," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Duit Pidato Anies Rp 390 juta, Gerindra: Kalau Boros, Dibanding Apa?
-
Tuding Karangan Bunga William PSI Palsu, Politisi Demokrat: Kayak Ahok
-
Buntut Bocorkan Skandal Lem Aibon, BK DPRD Panggil William Senin Depan
-
Bongkar Anggaran Aneh Pemprov DKI, William Malah Jadi Sasaran
-
Dari Beli Cendol hingga Raja Ngeles, Ruhut Sindir Anies soal Lem Aibon
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Kena Getahnya, Megawati Masih Jadi Saksi Usai Asetnya Disita Kejagung di Kasus TPPU Bos Sritex
-
Pamulang Diguncang Ledakan, Puslabfor Polri Turun Tangan, 7 Korban Dilarikan ke Rumah Sakit!
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden, Heboh di Medsos!
-
Pramono Anung Bicara Kasus Campak di Jakarta, Ada Peningkatan?
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
LPDP Panen Kritik: Persyaratan Berbelit, Data Penerima Tidak Transparan?
-
KPK Dalami Pesan WhatsApp Soal Persekongkolan Tersangka Kasus JTTS
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?