Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan penolakannya usai diusulkan menjadi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan HNW sebagai respons atas usulan warganet supaya dirinya menjadi anggota dewan pengawas KPK lewat jejaring Twitter.
Seorang pengguna Twitter @R4jaPurwa membuat jajak pedapat tentang tokoh yang dinilai cocok menempati posisi tersebut.
Dalam polling itu, ada empat nama yang diajukan yakni: Hidayat Nur Wahid, Din Syamsuddin, Fahmi Idris dan Said Didu.
"Kalo kalian setuju: 1. Prof Din Syamsudin, 2.@msaid_didu, 3. @hnurwahid dan 4. Fahmi Idris. Kita ajukan menjadi salah satu Calon Anggota Dewan Pengawas @KPK_RI maka silahkan Retweet," cuitnya Minggu (4/11/2019).
Selang sehari, cuitan tersebut mendapat sambutan dari HNW.
Pria yang kekinian menjabat sebagai anggota DPR RI menolak usulan yang ditawarkan. Ia lebih memilih menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
HNW pun memberikan dukungan kepada tiga nama lainnya yang dijagokan dalam polling, untuk mengisi jabatan sebagai anggota dewan pengawas KPK.
"Terimakasih untuk usulannya. Tapi izinkan saya untuk Tidak Setuju nama saya diusulkan. Dari DPR kami akan ikut mengawasi, sesuai tugas & wewenang DPR. Untuk nama-nama yang lain, saya setuju. Semoga jadi pertimbangan unt melalui Pansel, DeWas KPK akhirnya dipilih oleh presiden, dengan baik & benar," tulis HNW, Senin (5/11/2019).
Baca Juga: Usai Insiden Atap Ambruk, SD Gentong Siapkan Kelas Pengganti Sementara
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan segera menunjuk anggota Dewan Pengawas KPK.
Menurutnya, saat ini pemerintah masih mengumpulkan mendapatkan masukan siapa yang pantas menjadi tim yang bakal bertugas mengawasi lembaga antirasuah tersebut.
Jokowi menambahkan, pelantikan anggota Dewan Pengawas akan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah Komisioner KPK periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019.
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar
-
Apresiasi Mendagri untuk Komisi II atas Dukungan terhadap Program Kinerja Kemendagri 2026
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI