Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak mempermasalahkan jika untuk pertama kalinya pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) KPK bakal ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, hal tersebut sudah berdasarkan pada Undang-Undang KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 69A.
Azis hanya berpesan bahwa Jokowk selaku pemilih Dewan Pengawas nantinya harus benar-benar menunjuk orang yang tepat, yang memiliki kemampuan dan pengalaman khususnya di bidang hukum.
Azis menilai, Jokowi bisa saja menunjuk mantan pimpinan KPK jika memang kemampuannya dibutuhkan.
"Cari orang yang berpengalaman di bidang hukum, punya experience di bidang hukum. Bisa saja mantan KPK, bisa saja mantan komisioner, tentu punya experience yang cukup di bidang hukum," kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Selain mengusulkan mantan pimpinan KPK menjadi Dewan Pengawas, Azis menganggap penunjukan orang-orang dari partai politik dan unsur kepolisan menjadi Dewas KPK tidak dipermasalahkan.
"Sepanjang dia kompeten, punya latar belakang yang cukup, why not? Dari wartawan juga boleh. Tanpa membatasi, punya pengalaman, punya akuntabilitas dalam dunia hukum, dan bisa menganalisis undang-undang tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan segera menunjuk anggota Dewan Pengawas KPK.
Menurutnya, saat ini pemerintah masih mengumpulkan mendapatkan masukan siapa yang pantas menjadi tim yang bakal bertugas mengawasi lembaga antirasuah tersebut.
"Saat ini untuk dewan pengawas KPK, kami masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam dewan pengawas KPK," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Baca Juga: Jokowi soal Dewas KPK: Percayalah, Mereka yang Terpilih Punya Kredibilitas
Penunjukkan anggota Dewan Pengawas KPK kali ini tidak melalui Panitia Seleksi, namun ditunjuk langsung Jokowi. Sebab hal tersebut tercantum dalam Pasal 69A ayat (1).
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim Dewan Pengawas KPK yang dipilih merupakan orang yang memilki kredibilitas yang baik.
"Untuk pertama kalinya tidak lewat Pansel. Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, nantinya pelantikan anggota Dewan Pengawas akan digelar bersaman dengan pengambilan sumpah Komisioner KPK periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019.
"Untuk pelantikan dewan pengawas KPK nanti akan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru yaitu di bulan Desember. Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada," ucap Jokowi.
Berita Terkait
-
Terkuak, Admin Mesti Lapor Jokowi Sebelum Unggah Kegiatan di Medsos
-
Sosiolog Sebut Ekonomi Ekstraktif Jokowi Sama Seperti Kebijakan Orde Baru
-
Belum Terbitkan Perppu KPK, Direktur PUSaKO: Mana Sopan Santun Jokowi?
-
Presiden Jokowi Hadiri Pembukaan KTT ke-35 ASEAN di Bangkok
-
Pakar Hukum: Jokowi Tak Perlu Tunggu MK untuk Terbitkan Perppu KPK
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Mana yang Turun Duluan? Banner Demo Mahasiswa di DPR Sindir Kenaikan BBM hingga Jabatan Prabowo
-
Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Fitri Assiddikki di Kasus CSR BI-OJK
-
Disambut Riuh Mahasiswa, Wapres Gibran Buka Pintu Setwapres untuk Pendemo
-
Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM dalam Program MBG
-
DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran dengan BGN, Ada Apa?
-
Dana Pendidikan Dikuras Buat MBG, Pemerintah Terancam Gugatan Ganti Rugi Triliunan!
-
Guru Keluhkan MBG Ganggu KBM, Pembagian Makanan hingga Ompreng Sita Waktu Belajar
-
Bukan Gerakan Makar, Aliansi Cipayung: Cara Aparat Memperlakukan Kami Seolah Kami Melakukan Kudeta
-
Apakah Harga Minyak Dunia Kembali Normal Setelah AS - Iran Damai?
-
Diplomasi Prabowo Gagal? Malaysia Lebih Unggul Ambil Peluang Ketimbang Indonesia