Bantah Gaji Staf Ahok dari APBD, Ima Debat di Twitwar dengan Direktur RCUS

Suara.com - Pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah di Mata Najwa soal anggaran Pemprov DKI Jakarta ditanggapi banyak pihak hingga bercabang ke topik lain.

Dalam program bertajuk "Buka-bukaan Anggaran", Rabu (6/11/2019), di Trans 7, Ima mengungkapkan sejumlah anggaran janggal di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Di antaranya, pengadaan untuk anak SD berupa pasir senilai Rp52 miliar, thinner Rp40 miliar, dan helm proyek Rp34 miliar.

Cuplikan tayangan itu kemudian diunggah simpatisan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Dede Buhyarto, yang menggunakan akun resemi @kangdede78 di Twitter.

Dari cuitan tersebut, pengguna akun @PanglimaHansip memberi komentar dengan menuding Ima sebagai ajudan Ahok BTP yang pernah menggelapkan anggaran untuk Teman Ahok di Balai Kota kala DKI Jakarta dipimpin Ahok BTP.

"Kabarnya dia marah-marah ketika gaji Teman Ahok dipotong karena tidak sesuai dokumen dan minta dinaikkan lagi meski langgar aturan," tulisnya.

Ima pun tak tinggal diam terhadap tuduhan tersebut. Melalui akunnya, @imadya, ia menepis cuitan dari @PanglimaHansip.

Ia mengoreksi sebutan "ajudan" dengan "staf Ahok BTP". Selain itu, menurut keterangannya, gaji Tim Gubernur di era Ahok BTP tidak dianggarkan dalam APBD, melainkan menggunakan dana operasional gubernur.

"Pertama, saya bukan ajudannya Pak @basuki_btp, saya staff beliau. Kedua, Tim Gubernur pada masa Pak Basuki dibiayai dengan menggunakan Dana Operasional Gubernur, bukan melalui APBD," ungkap Ima.

Baca Juga: Fantastis! Anggaran DKI Jakarta untuk Beli Tipp-Ex Rp 20 Miliar

Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies (RCUS) Elisa Sutanudjaja kemudian menuding Ima sengaja membuat bingung warganet dengan menyamakan antara staf pribadi Ahok BTP dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Ahok BTP.

Elisa juga menyebut bahwa TGUPP di era Ahok BTP sama-sama dibiayai menggunakan APBD, seperti era Anies Baswedan saat ini.

"Ini Pergub 2015. Cek Pasal 35 ya. Sengaja dicampur-campur ya Mbak? Biar bikin bingung gitu?" sindir @elisa_jkt.

"Staff Ahok tidak sama dengan TGUPP era Ahok. Staff pribadi Ahok, kerap dibilang juga ada "anak magang" ya memang bukan TGUPP lah, makanya dibiayai sama dana operasional Gubernur. Tidak perlu sama-samakan yang enggak sama," imbuhnya.

"Di bagian mana saya campurkan antara TGUPP dengan Tim Gubernur?" tanya Ima, menanggapi Elisa.

Pertanyaan tersebut lalu hanya dijawab Elisa dengan tangkapan layar cuitan Ima yang berbunyi, "Kedua, Tim Gubernur pada masa Pak Basuki dibiayai dengan menggunakan Dana Operasional Gubernur, bukan melalui APBD."

Ima pun menolak untuk memperpanjang buntut permasalahan yang menurutnya tak sesuai dengan akar yang ia sampaikan.

"Tolong lihat twit yang saya jawab. Di situ ada fitnah untuk saya. Kenapa Anda sangkutkan ke urusan seolah-olah saya bicara mengenai TGUPP?" tanyanya lagi.

Tak ada jawaban langsung dari Elisa, tetapi, melalui balasan untuk cuitan warganet lainnya, ia menegaskan bahwa saat ini Anies mengikuti Pergub dengan mengaktifkan TGUPP, tak hanya menjadikan TGUPP sebagai tampungan PNS lama, yang menurutnya dilakukan di era Ahok BTP.

Belum ada keterangan lebih lanjut soal beragam pernyataan dalam twitwar antara Ima Mahdiah dan Elisa Sutanudjaja.