Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim alasannya membangkitkan lagi jabatan Wakil Panglima TNI untuk membantu mengelola sebuah organisasi militer yang besar.
Jokowi pun mencontohkan instansi lain di roda pemerintahannya memiliki wakil seperti Polri, Kejaksaan Agung dan BIN.
"Inikan mengelola sebuah manajemen yan besar. coba berapa TNI kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai pulau Rote. Kalau Polri di Polri saja ada Kapolri dan Wakapolri. Jaksa Agung ada Wakil Jaksa Agung, iya kan. di BIN ada Kabin ada Wakabin, iya kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan Jokowi dengan meneken Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.
Jokowi mengatakan, pengisian jabatan Wakil Panglima akan dilakukan sesegera mungkin.
"Itu juga usulan lama. Tetapi untuk pengisian memang belum. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan," kata dia.
Kata Jokowi, saat ini belum ditentukan siapa yang akan diangkat menjadi Wakil Panglima. Sebab penunjukkan itu diserahkan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Saya sampaikan belum. Tentu saja dari panglima," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Wakil Panglima TNI bisa ditunjuk langsung oleh Panglima TNI. Pasalnya, Wakil Panglima nantinya berada di bawah kendali Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Baca Juga: Wapres Maruf: Posisi Wakil Panglima TNI Penting untuk Back Up Tugas
"Yang menentukan bisa panglima," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Pernyataan Moeldoko setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres yang ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2019 lalu menghidupkan kembali posisi wakil panglima TNI.
Namun Presiden juga bisa menunjuk Wakil Panglima TNI berdasarkan saran yang diberikan Panglima TNI.
"Bisa presiden (Yang menunjuk langsung), atau atas saran panglima," kata dia.
Tak hanya itu, mantan Panglima TNI itu mengatakan kemungkinan besar Wakil Panglima TNI bisa berasal dari tiga matra kepala staf, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Adapun tiga kepala staf yang saat ini menjabat antara lain, Kepala Staf AD Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf AL Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf AU Marsekal Yuyu Sutisna.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada Enam Tokoh
-
Resmi! Enam Tokoh Ini Dianugerahkan Gelar Pahlawan Nasional
-
Rumor Ahok dan Antasari jadi Dewas KPK, Maruf: Bunyi-bunyinya Begitu
-
Wapres Maruf: Posisi Wakil Panglima TNI Penting untuk Back Up Tugas
-
3 Kriteria Anggota Dewan Pengawas KPK Versi Bambang Widjojanto
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP