Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim alasannya membangkitkan lagi jabatan Wakil Panglima TNI untuk membantu mengelola sebuah organisasi militer yang besar.
Jokowi pun mencontohkan instansi lain di roda pemerintahannya memiliki wakil seperti Polri, Kejaksaan Agung dan BIN.
"Inikan mengelola sebuah manajemen yan besar. coba berapa TNI kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai pulau Rote. Kalau Polri di Polri saja ada Kapolri dan Wakapolri. Jaksa Agung ada Wakil Jaksa Agung, iya kan. di BIN ada Kabin ada Wakabin, iya kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan Jokowi dengan meneken Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.
Jokowi mengatakan, pengisian jabatan Wakil Panglima akan dilakukan sesegera mungkin.
"Itu juga usulan lama. Tetapi untuk pengisian memang belum. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan," kata dia.
Kata Jokowi, saat ini belum ditentukan siapa yang akan diangkat menjadi Wakil Panglima. Sebab penunjukkan itu diserahkan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Saya sampaikan belum. Tentu saja dari panglima," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Wakil Panglima TNI bisa ditunjuk langsung oleh Panglima TNI. Pasalnya, Wakil Panglima nantinya berada di bawah kendali Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Baca Juga: Wapres Maruf: Posisi Wakil Panglima TNI Penting untuk Back Up Tugas
"Yang menentukan bisa panglima," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Pernyataan Moeldoko setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres yang ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2019 lalu menghidupkan kembali posisi wakil panglima TNI.
Namun Presiden juga bisa menunjuk Wakil Panglima TNI berdasarkan saran yang diberikan Panglima TNI.
"Bisa presiden (Yang menunjuk langsung), atau atas saran panglima," kata dia.
Tak hanya itu, mantan Panglima TNI itu mengatakan kemungkinan besar Wakil Panglima TNI bisa berasal dari tiga matra kepala staf, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Adapun tiga kepala staf yang saat ini menjabat antara lain, Kepala Staf AD Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf AL Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf AU Marsekal Yuyu Sutisna.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada Enam Tokoh
-
Resmi! Enam Tokoh Ini Dianugerahkan Gelar Pahlawan Nasional
-
Rumor Ahok dan Antasari jadi Dewas KPK, Maruf: Bunyi-bunyinya Begitu
-
Wapres Maruf: Posisi Wakil Panglima TNI Penting untuk Back Up Tugas
-
3 Kriteria Anggota Dewan Pengawas KPK Versi Bambang Widjojanto
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional