Suara.com - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut calon anggota Dewan Pengawas KPK harus memenuhi 3 syarat yang menurutnya ideal dan bisa dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BW sapaan akrabnya, menjabarkan yang pertama, calon Dewas KPK harus mempunyai pengetahuan dan ahli di bidang hukum, karena nantinya mereka akan mengurus hal-hal teknis penegakan hukum tindak pidana korupsi.
"Pertama karena yang diawasi itu (KPK) teknis, hukum, maka dia harus orang yang paham teknis hukum, gak bisa ditaruh di sana public prominance person yang tidak memahami teknis hukum, karena yang diperiksa teknis hukum," kata BW saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Kedua, BW berharap calon anggota dewan pengawas KPK harus bersih dari konflik kepentingan agar tidak mengganggu kerja KPK.
"Siapapun yang menjadi dewan pengawas seharusnya dia tidak punya potensi conflict of interest, enggak bisa langsung ditentuin gitu, Presiden harus cek, kalau nanti sampai kemudian sudah dipilih kemudian ternyata ada kasusnya di KPK enggak bikin ribet lagi?" ucapnya.
Ketiga, calon anggota dewan pengawas harus bisa bekerja sama dengan kelima komisioner KPK agar dalam menentukan keputusan bisa sejalan dan satu visi.
"Di KPK ini kan ada sense, ada mekanisme dan macem-macem, jangan sampai kemudian ini menjadi stuck, karena komisionernya ngomong begini, dewan pengawasnya ngomong begini, jadi orang yang disitu harus orang yang suitable kerja sama dengan teman-teman komisioner," tegasnya.
Oleh karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo dapat memilih anggota Dewas KPK dengan hati-hati dan tidak ada unsur politis.
"Nah oleh sebabnya kalau tidak hati-hati memilih Dewan Pengawas maka sebenarnya pilihan atas dewan pengawas itu bagian yang akan menghancurkan KPK secara tetap dan permanen," tutup BW.
Baca Juga: Jubir Jokowi Sebut Profesi Non Hukum Berpeluang Jabat Dewas KPK
Berita Terkait
-
Komentar Bambang Widjojanto soal Kontroversi Dewas KPK
-
Dewas KPK Ditunjuk Jokowi, BW: Hanya Mewakili Kepentingan Eksekutif
-
Jokowi Sindir Paloh Rangkul Sohibul, Sandiaga: Saya Suka Berpelukan
-
Jokowi Hidupkan Lagi Wakil Panglima, Moeldoko: TNI Tak Ada Dualisme
-
Berkat Usulan Moeldoko, Posisi Wakil Panglima TNI Dihidupkan Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri