Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rancangan strategi besar (grand design) untuk memberantas terorisme dan radikalisme di Indonesia. Karena melibatkan banyak kementerian, Wapres kekinian menjadi pusat komando untuk membicarakan rancangan strategi tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa selama ini fokus penanganan terorisme dan radikalisme berada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri di bahwa koordinasi Kemenko Polhukam.
Tito mengatakan pemberantasan radikalisme dan terorisme di Indonesia saat ini harus melibatkan banyak pihak, sehingga lintas kementerian pun harus turut bekerja sama.
"Kita sepakat di BNPT sebagai sentral utama tapi BNPT mengkordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah tapi di bawah komando atau kordinasi langsung wapres," kata Tito usai melakukan rapat terbatas di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Dalam rapat tersebut Ma'ruf sempat meminta masukan soal grand design untuk memberantas radikalisme dan terorisme, membahas cara memberantas itu sendiri.
Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa ada pembahasan soal bagaimana strategi komprehensi untuk menghadapi terorisme dan radikalisme. Selain itu upaya preventif dan upaya penegakan hukum pun dibahas dalam rapat terbatas tersebut.
"Apakah perlu penegakan hukum yang keras, apakah perlu bagaimana menghadapi persoalan yang dari luar negeri, yang mereka baru kembali dari daerah-daerah konflik dan seterusnya," tuturnya.
Dalam kesempatan itu menteri yang hadir diantaranya Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kepala BNPT Suhardi Alius, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, serta perwakilan dari Kemenko Polhukam.
Baca Juga: Terpapar Radikalisme, Perilaku Rabbial Berubah Drastis Sejak 6 Bulan Lalu
Berita Terkait
-
Wapres Ma'ruf Sebut Ada 7 Pejabat BUMN yang Bakal Diberhentikan
-
Wapres Ma'ruf: Tak Punya Sertifikat Perkawinan Bukan Berarti Tak Bisa Nikah
-
Wapres Maruf Prihatin Anak TK Disuruh Bawa Poster Tokoh-tokoh Radikal
-
Kasus Teror Bom di Medan, Maruf Minta RT/RW Dilibatkan Tangkal Radikalisme
-
Ini Cara Wapres Ma'ruf Bawa Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya