Fadli Zon ke Presiden Jokowi: Berhenti Eksploitasi Isu Radikalisme

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan pemerintah mulai dari presiden hingga menteri untuk tidak mengeksploitasi isu radikalisme. Menurutnya, hal itu menghambat investasi.

Pernyataan Fadli Zon ini disampaikan dalam kicauannya yang diunggah ke Twitter pada Senin (18/11/2019).

Pada awal kicauannya, Fadli Zon berpendapat bahwa aksi radikal maupun terorisme juga memicu sikap saling curiga. Ia pun mengungkap berapa banyak pelaku teror yang ada sejak tragedi Bom Bali.

"Dalam tujuh belas tahun terakhir, sejak tragedi bom Bali, polisi sebenarnya telah menangkap lebih dari seribu orang terduga teroris. Menurut Komnas HAM, hingga 2016 ada sekitar 118 terduga teroris telah ditembak mati," ungkap Fadli.

Atas dasar data tersebut, Fadli menyebut operasi anti-teror di Indonesia tercatat sebagai operasi anti-teror paling lama dan terbesar di dunia. Ia pun menyinggung anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi terorisme.

"Dari sisi anggaran, pada Juni 2018, Polri meminta tambahan anggaran Rp44 triliun untuk penanganan terorisme, khususnya untuk menunjang kegiatan Satgas Antiteror membasmi sel-sel teroris di tiap Polda seluruh Indonesia. Namun, upaya itu terbukti tak bisa mencegah terjadinya teror," tulis @fadlizon di Twitter.

Menurut Fadli Zon, cara pemerintah serta aparat dalam mengatasi isu teror dan radikalisme yang masih menggunakan gaya “war on terror” ala Amerika perlu dikoreksi.

Pria yang menjadi Anggota Komisi I DPR RI ini curiga pemerintah dan aparat sengaja mengeksploitasi isu radikal dan terorisme.

Fadli Zon kemudian mengingatkan, "Sejak awal saya ikut mengingatkan Pemerintah sebaiknya berhenti mengeksploitasi isu radikalisme, juga terorisme, karena bersifat kontraproduktif bagi kepentingan jangka pendek dan jangka panjang kita".

Baca Juga: Polisi Cokok Pengedar Narkoba di Tambora, Sita 24 Klip Plastik Sabu

"Misalnya, bagaimana kita akan bisa menggenjot investasi, atau membangun kepercayaan dunia luar, jika pejabat pemerintah kita tiap hari berisik mengeksploitasi isu radikalisme dan terorisme?" imbuhnya.

Ia pun kemudian menunjukkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana realisasi investasi di dalam negeri terus melambat. Salah satu faktor penghambatnya adalah pernyataan negatif dari pemerintah.

"Kalau saya membaca hasil riset sejumlah lembaga konsultan, pernyataan positif dari pemerintah adalah hal yang sangat mempengaruhi persepsi investor. Mereka menilai apa yang terjadi Indonesia dari pernyataan-pernyataan pejabat pemerintahnya," ujar Fadli.

"Bisa kita bayangkan, apa jadinya jika semua pejabat di Indonesia, mulai dari Presiden hingga para menteri, semuanya bicara mengenai radikalisme tiap hari?" imbuhnya.

Tingkat ketertarikan investasi asing di Indonesia cenderung menurun karena investor butuh kepastian dan jaminan keamanan. Jaminan stabilitas itu dilihat dari pernyataan para pejabat.

Fadli Zon menghimbau, "para pejabat pemerintah sebaiknya stop memproduksi kegaduhan dengan isu radikalisme, teror dan semacamnya. Turunnya minat investasi ini memang harus kita perhatikan benar, karena bisa memicu terjadinya destabilisasi".