Suara.com - Pemerintah Myanmar menjamin kalau repatriasi bagi etnis Rohingya berjalan secara aman. Akan tetapi hal itu baru terwujud kalau waktu repatriasi sudah ditentukan dengan kesepahaman, bukan banyak permintaan.
Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Ei Ei Khin Aye mengungkapkan, bahwa pihaknya belum juga menemukan waktu untuk melakuan repatriasi. Ia menyebut repatriasi dapat dilakukan kalau kedua belah pihak sudah menemukan satu kesepakatan.
"Di mana repatriasi itu akan dimulai saya rasa tergantung pada lebihnya kesepahaman. Bukan justru membuat lebih banyak permintaan," ujar Ei Ei di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).
Menurut Ei Ei, repatriasi bisa terjadi kalau memang tidak banyak permintaan yang diajukan oleh etnis Rohingya. Justru dari banyaknya permintaan itulah yang membuat Pemerintah Myanmar sulit mewujudkannya.
"Karena, jika mereka meminta bagi status kewarganegaraan atau apapun, maka itu akan lebih menyulitkan bagi Myanmar," kata dia.
Ei Ei tidak menutupi kalau Pemerintah Myanmar tentu akan mencarikan solusi. Tapi kembali lagi pada persoalan di saat etnis Rohingnya itu banyak mengajukan permintaan.
"Tapi, dengan permintaan dan prejudis seperti ini, saya rasa hal itu akan 'menghambat' masalah ini dan hal itu akan membuat lebih sulit bagi kami," tandasnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun sempat menyampaikan pesan kepada Ei Ei terkait dengan masalah repatriasi tersebut.
"Ibu Duta Besar pasti paham bahwa Indonesia ingin terus berkontribusi terhadap penyelesaian masalah ini," ujar Ma'ruf.
Baca Juga: Gambia Seret Myanmar ke Mahkamah Internasional, Terkait Genosida Rohingya
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?