Suara.com - Presiden PKS Sohibul Iman menilai sistem Pilakda secara langsung masih lebih baik dibanding Pilkada yang dipilih melalui wakil rakyat di DPRD. Penilaiannya itu menyusul Mendagri Tito Karnavian yang ingin mengevaluasi pelaksanaan Pilakda langsung.
Menurut Sohibul, Pilkada yang dipilih oleh DPRD berpotensi semakin meluasnya oligarki. Sebab bukan tidak mungkin para wakil rakyat nantinya dapat dipengaruhi dan dikendalikan untuk memilih salah satu calon kepala daerah.
Sohibul mengatakan adanya kendali oligarki kemungkinan terjadi lantaran ruang eksploitasinya yang semakin menyempit dan membuat semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki. Karena penentu suara berpindah dari sebelumnya dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh wakil mereka di DPRD.
“Bayangkan saja kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementara kalau itu dibuka sebagai pemilihan langsung mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik seperti itu. Jadi, kita mesti lihat realitas politkk seperti itu,” kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).
Selain potensi dikuasai oligarki, Sohibul menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menyempit bahkan menutup kemungkinan calon yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas.
“Mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Tetapi kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Dan kita berharap orang berintegritas, berkapabilitas itu semakin banyak yang masuk di dalam sirkulasi kekuasaan,” kata Sohibul.
“Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik, bahwa ada masalah selama ini tentu menjadi PR kita bersama bagaimana kita memitigasi akses-akses yang muncul dari pilkada langsung itu,” Sohibul menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
SBY: Sinyal Perang Dunia Ketiga Menguat, Indonesia Harus Siaga Tempur!
-
Tragedi IMIP Pasca Longsor, Anggota DPR Desak Audit Total DAS: Jangan Tunggu Korban Berikutnya!
-
Wanti-wanti PDIP Usai Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk AS: Jangan Korbankan UMKM
-
Para Menteri, BPJS, BPS Duduk Bersama Bahas Transisi PBI
-
Gugatan 57 Mantan Pegawai KPK Dikabulkan KIP, Hasil TWK Harus Diungkap ke Publik
-
Skandal Dana Raib Rp90 Miliar: Mediasi Buntu, Mirae Asset Justru Salahkan Nasabah Bocorkan Password?
-
7 Fakta Tragis NS di Sukabumi: Remaja 12 Tahun Meninggal Diduga Korban Kekerasan Ibu Tiri
-
Busyro Muqoddas Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Aktivis, Soroti Pola Lama Penegakan Hukum
-
Saraswati Fellowship Wisuda Angkatan Pertama: 30 Perempuan Siap Jadi Pemimpin Masa Depan
-
Terkait Rencana Borong 105 Ribu Mobil dari India, KPK Langsung Wanti-wanti Hal Ini!