Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pengangkatan tujuh staf khusus kepresidenan tidak menyurutkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen merampingkan birokrasi. Dengan jumlah stafsus anyar tersebut dinilainya cukup membantu Jokowi menjalankan tugasnya.
Dasco melihat pengangkatan stafsus yang dilakukan Jokowi itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Lagipula selagi tidak ada aturan yang mengatur soal jumlah stafsus, menurut Dasco, sah-sah saja Jokowi menambah jumlah stafsus.
"Sepanjang aturannya memungkinkan, saya pikir tidak masalah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jumat (22/11/2019).
Dasco juga menilai kalau para stafsus baru yang berasal dari kalangan milenial itu lebih baik tidak bekerja di kantor dalam hal ini di Istana. Justru, ia menganggap kalau stafsus baru tersebut harus sering-sering turun ke lapangan sehingga lebih efektif menjalankan tugasnya masing-masing.
Kemudian pimpinan DPR RI dari Fraksi Gerindra tersebut juga melihat tidak ada masalah apabila Jokowi menambah stafsusnya di samping ada semangat reformasi birokrasi. Lantaran, semangat reformasi birokrasi itu hanya berlaku untuk jajaran aparatur sipil negara (ASN).
"Semangat (reformasi) birokrasi kan itu untuk tatanan di departemen dan ASN. Tapi saya pikir pak presiden diperlukan memang tim yang kuat untuk membantu beliau dalam rangka mewujudkan Indonesia maju," tandasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengangkat tujuh anak muda untuk menjadi staf khusus. Mereka akan bekerja langsung di bawah Jokowi untuk memberikan ide dan terobosan.
Pengumuman itu dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/11/2019) sore.
"Saya ingin kenalkan stafsus presiden yang baru. Tugas khusus mengembangkan inovasi di berbagai bidang," kata Jokowi.
Baca Juga: PKS Kritik Stafsus Milenial Jokowi: Tupoksi Nggak Jelas
Ini daftarnya:
- Putri Tanjung - CEO dan Founder Creativepreneur
- Adamas Belva Syah Devara - Pendiri Ruang Guru
- Ayu Kartika Dewi - Perumus Gerakan Sabang Merauke
- Angkie Yudistia - Pendiri Thisable Enterprise (Kader PKPI, difabel tuna rungu)
- Billy Mambrasar - Direktur PT Papua Muda Inspiratif
- Aminuddin Maruf - Aktivis Kepemudaan , mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII)
- Andi Taufan Garuda Putra - CEO PT Amartha Mikro Fintech
Berita Terkait
-
Jokowi Tambah Tujuh Stafsus, PKS: Tupoksi Gak Jelas, Hanya Aksesoris
-
5 Fakta Menarik Angkie Yudistia, Tuna Rungu yang Jadi Staf Khusus Jokowi
-
5 Gaya Putri Tanjung Pakai Blazer, Cocok Ditiru Anak Milenial Kantoran
-
Diangkat Jadi Staf Khusus Jokowi, Putri Tanjung: Saya Bisa Apa
-
Kenal Lewat Fintech, Jokowi Angkat CEO Amartha Jadi Stafsus
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden