Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyoroti diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Menurut Poyuono, penunjukan itu hanya menjadi batu loncatan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dia menyebut, Ahok sengaja disiapkan lebih dahulu menjadi petinggi di Pertamina untuk kemudian ditarik Presiden Joko Widodo sebagai salah satu menteri.
"Jadi Ahok pasti sedang disiapkan nantinya untuk posisi menteri saat ada reshuffle kabinet tahun depan,” kata Poyuono kepada wartawan, Senin (25/11/2019).
“Posisi Ahok jadi Komut Pertamina ini cuma sebagai batu lompatan saja, untuk mengembalikan Ahok dalam jabatan publik. Dan kemudian dengan demikian akan mudah untuk Ahok yang memang punya integritas dan kejujuran dalam bekerja untuk bisa membantu Joko Widodo di kabinetnya,” sambungnya.
Menurut Poyuono, sikap dan sifat yang dimiliki Ahok senada dengan keinginan Jokowi untuk kabinet impiannya. Ahok dinilai mumpuni untuk menjadi menteri saat reshuffle tersebut benar terjadi.
“Karena Joko Widodo untuk periode kedua ini butuh menteri model kayak ahok yang gila kerja, cepat tanggap akan keinginan Joko Widodo untuk kesuksesan program program pemerintahan Joko Widodo,” ujar Poyuono.
Sebelumnya, Poyuono menyebut bahwa akan ada perombakkan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju periode kedua Presiden Joko Widodo. Meski tidak jelas kapan waktu reshuffle, namun Poyuono mengatakan reshuffle akan terjadi pada tahun depan.
Adapun alasan reshuffle, disebutkan Poyuono lantaran Jokowi yang tidak puas dengan pencapaian kinerja sejumlah menteri yang hanya di bawah target. Perebutan kursi menteri di antara elite partai juga menjadi alasan lain dilakukannya reshuffle.
“Yang pasti tahun depan akan ada reshuffle kabinet oleh Joko Widodo karena akan banyak menteri yang sekarang menjabat akan terpental baik karena tidak mencapai target yang di ingin Joko Widodo. Selain itu juga persaingan elite di parpol yang akan menyebabkan desakan Joko Widodo untuk me-reshuffle kabinetnya,” kata Poyuono.
Baca Juga: Susul Ahok! Susi Pudjiastuti Diproyeksikan Bakal Jadi Bos Pelindo
Berita Terkait
-
Sebut Ada Reshuffle Tahun Depan, Arief Poyouno: Banyak Menteri Terpental
-
Dicibir Fadli Zon jadi Komut Pertamina, Djarot: Pak Ahok Hati-hati Loh...
-
Jadi Bos Pertamina, Pesan Istana ke Ahok: Jangan Sampai Masih Impor Minyak
-
PDIP: Kenapa Cuma Ahok yang Disuruh Mundur dari Partai?
-
Ahok Jadi Komisaris Pertamina, Dahlan Iskan Ungkap Hal ini
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru