Suara.com - Isyarat pemerintah memberikan izin perpanjangan untuk FPI turut mendapat respons Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohammad Guntur Romli. Ia menyebut pengambilan keputusan tersebut sebagai sebuah kekeliruan.
Bahkan secara gamblang, Guntur Romli menilai izin perpanjangan izin FPI malah menambah daftar keputusan blunder Presiden Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan Guntur Romli melalui jejaring Twitter pribadinya. Bukan tanpa sebab pendapat tersebut terlontar, ia berkaca pada pengalaman sebelumnya ketika Presiden Jokowi mendapuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Meski dua mantan pesaing tersebut kini telah saling merangkul, menurut Guntur Romli masih saja ada pendukung Prabowo yang menyerang pihak Jokowi. Begitu juga yang akan terjadi jika pemerintah menerbitkan perpanjangan izin FPI dan merangkul Persaudaraan Alumni 212, diprediksi tetap akan memicu kegaduhan.
"Menerbitkan izin FPI menurut saya, ini politik blunder Pak @jokowi kesekian kalinya, lihat saja: rangkul @prabowo tapi pendukungnya tetap nyerang Jokowi, merangkul FPI plus 212 juga akan bernasib sama tetap akan bikin keributan," cuit Guntur Romli, Kamis (28/11/2019).
Untuk diketahui, kabar pemerintah memberikan izin perpanjangan untuk FPI menuai polemik.
Terlebih saat Menteri Agama Fachrul Razi mengklaim sebagai pihak yang mendorong FPI untuk diberikan izin ormas.
Menurut Fachrul, FPI telah membuat surat pernyataan setia kepada Pancasila-NKRI di atas meterai, yang selanjutnya akan dikaji terlebih dahulu oleh Kementerian Agama.
“Sekarang mereka, tidak akan menggungat Pancasila dan akan terus mempertahankan NKRI. Ini kita dukung,” kata Menag.
Baca Juga: Sopir Bus Trans Jogja Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara Usai Tabrak Pemotor
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka
-
Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express
-
Menteri Haji Ingin Samakan Masa Tunggu Haji Jadi 26,4 Tahun di Seluruh Indonesia, Begini Rencananya
-
Jawab Tantangan Yusril, Delpedro Cs Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
-
Korupsi Wastafel, Anggota DPRK Aceh Besar jadi Tersangka usai Polisi Dapat 'Restu' Muzakir Manaf
-
Seleksi Super Ketat Kementerian Haji, Kenapa 200 Nama Calon Pejabat Harus Ditelusuri KPK?
-
Dengan Suara Bergetar, Ayah Nadiem Makarim: Saya Yakin Betul Dia Jujur
-
Keseruan Oma Ilah dan Opa Sutarto Ikut Sekolah Lansia
-
Cak Imin di Ponpes Al Khoziny: Hentikan Semua Proyek Pesantren Tanpa Ahli
-
Karma Instan! 2 WN China Auto Diusir dari Indonesia Gegara Nyolong Duit di Pesawat