Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai motivasi pemerintah dalam menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 kementerian dan lembaga sebagai bentuk proteksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). SKB 11 menteri itu terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan ASN.
Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma, mengatakan kalau pihaknya menduga diterbitkannya SKB 11 kementerian dan lembaga dimaksudkan agar ASN tidak melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan.
Feri kemudian menilai adanya kejanggalan pada poin satu dalam SKB 11 kementerian dan lembaga yang mensejajarkan pemerintah dengan UUD 1945, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang sejatinya menurutnya merupakan entitas yang berbeda.
"Dia mensejajarkan dengan UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, padahal ini kan entitas yang berbeda. Pemerintah itu boleh dikritik. Nah, kalau dengan melihat motivasi SKB 11 menteri ini, ini sebagai alat kontrol pemerintah terhadap ASN," kata Feri dalam diskusi bertajuk 'Peran Negara dalam Menangani Radikalisme dan Intoleransi' di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019).
Menurutnya SKB 11 kementerian dan lembaga serupa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 1969 terkait larangan ASN untuk terlibat aktif dalam partai politik. Namun, pada kenyataannya aturan tersebut justru menjadi larangan bagi ASN di rezim Orde Baru untuk tidak memilih partai politik diluar Golongan Karya atau Golkar.
"Nah SKB ini lebih pada bicara soal ideologi yang diproteksi. Meskipun dibalik itu supaya tidak mengkritisi pemerintah, supaya lebih taat pemerintah," ujarnya.
Isi SKB 11 kementerian dan lembaga kata dia, juga sangat multitafsir. Hal itu dikhawatirkan dapat mengakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang.
"Misalnya para pekerja di dalam pemerintahan itu mengkritisi bisa juga kemudian ditafsirkan sebagai ujaran kebencian. Jadi penyalahgunaan kekuasaan itu sangat besar potensinya dalam SKB 11 menteri," tandasnya.
Baca Juga: Mensesneg Bisa Intervensi Golkar? Jokowi: Jagoan Bener
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
Terkini
-
6 Fakta Oknum Guru PNS di Tangsel Cabuli 16 Siswa: Diduga Penyuka Sesama Jenis
-
Ruang Terbuka Hijau Masih Tertahan di 5 Persen, Pemprov DKI: Kami Coba Capai 30 Persen pada 2045
-
Tak Lagi 'Anak Tiri', RUU Jabatan Hakim Usulkan Hakim Ad Hoc Jadi Pejabat Negara
-
Kasus Chromebook: Eks Dirjen PAUD Sebut Integritas Nadiem Sebagai Menteri Sangat Kuat
-
SKKL Rising 8 Mulai Digelar, Perkuat Jalur Digital IndonesiaSingapura Kapasitas 400 Tbps
-
Mendagri Dorong Percepatan Realisasi Pengembalian TKD bagi Pemda di 3 Provinsi Terdampak Bencana
-
Minta RUU Pidana Mati Segera Dibahas DPR, Wamenkum Usul Metode Suntik dan Kursi Listrik
-
Pegawai SPPG Mau Dijadikan ASN, Alvin Lie Punya Kekhawatiran seperti Ini
-
Gubernur Pramono: Investasi Jakarta Tembus Rp270 Triliun, Ratusan Ribu Pekerja Terserap
-
Duit Pemerasan Bupati Pati Disetor Pakai Karung, Isinya Sampai Recehan Rp10 Ribu