Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Taufiqurrahman menyindir PSI perihal anggaran lem aibon Rp 82 miliar. Ia menegaskan anggaran tersebut tak muncul dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.
Sindiran tersebut direspon langsung oleh Juru Bicara PSI Dedek Prayudi. Keduanya pun terlibat adu argumen di Twitter hingga menjadi sorotan.
Awalnya, Taufiqurrahman melalui akun Twitter @taufiqrus meminta agar semua pihak mengecek ulang anggaran lem aibon dalam draf RAPBD DKI yang baru saja diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Ia menyebut ada pihak yang menuduh berbuat korupsi hingga menimbulkan kegaduhan.
"Cek yang bener yah, ada nggak lem aibon dan anggaran aneh disitu. Kalau ada kritisi di ruang rapat resmi, bukan nyinyir dan menuduh orang niat mau korupsi, membuat kegaduhan tapi nggak mau klarifikasi, menginsinuasi sehingga memalukan," cuit Taufiqurrahman seperti dikutip Suara.com, Rabu (4/12/2019).
Tak lama berselang, cuitan Taufiqurrahman tersebut dikomentari oleh Dedek Prayudi. Ia membalas anggaran lem aibon telah menghilang lantaran sudah lebih dahulu diketahui publik.
"Ya iyalah, sudah ketahuan duluan, gimana sih? Jumawa kok salah konteks," ungkap Dedek.
Tak terima dengan balasan Dedek, Taufiqurrahman kembali memberikan jawaban. Ia menuding PSI merasa paling benar dan tak mengerti tahapan yang ada.
"Nggak mengerti proses, nggak mengerti tahapan, belagak paling bener, eforia baru menjabat bukannya belajar dulu, malah kekeliruan terus menerus diglorifikasi. Sadar dirilah brother, publik juga tau kok apa maksud kalian sesungguhnya," sindir Taufiqurrahman.
Sindiran Taufiqurrahman tersebut mendapatkan jawaban telak dari Dedek. Ia menegaskan partainya sedang berjuang membiasakan yan benar, yakni transparansi terhadap publik.
Baca Juga: Yuli Riswati, Jurnalis Asal Indonesia yang Dideportasi Pemerintah Hong Kong
"Justru karena publik tahu apa maksud kami, dukungan terhadap perjuangan ini semakin besar. Keliru? Coba tanya Gubernur kenapa bilang salah ketik, salah sistem hingga membuat tim investigasi. Simpel saja, anda ingin membenarkan yang biasa, kami ingin membiasakan yang benar," tegasnya.
Berita Terkait
-
Diserahkan ke DPRD, Pemprov DKI Akhirnya Unggah RAPBD 2020 ke Internet
-
Tolak Wacana 3 Periode dan Presiden Dipilih MPR, Demokrat: Abuse of Power!
-
Bongkar Anggaran Lem Aibon Divonis Salah, PSI: Warga DKI Kasihan Banget sih
-
Ungkap Anggaran Lem Aibon Divonis Salah, Pendiri PAN Bandingkan Era Ahok
-
Bakal Kena Sanksi, William Mendesak Transparansi Anies Baswedan
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?