Suara.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Dini Shanti Purwono mengaku ogah menggubris pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut Jokowi tidak memahami nilai Pancasila.
Ia pun mempersilakan Rocky menyampaikan pendapatnya.
"Tidak ada gunanya kami menanggapi. Jadi biar lah masing-masing punya pendapat masing-masing," ujar Dini saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/12/2019).
Dini menyerahkan kepada publik untuk menilai pernyataan Rocky tersebut.
Sebab publik akan menilai sendiri mana yang benar-benar nasionalis, mana yang benar-benar ingin mencari panggung.
"Biar publik nanti yang menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang betul-betul nasionalis dan berbuat untuk negeri ini, mana yang hanya cari panggung dan hanya memikirkan dirinya atau kelompoknya sendiri," katanya.
Sebelumnya, Rocky Gerung menyebut presiden tidak mengerti Pancasila. Menurutnya, jika Presiden paham maka tidak akan melanggar sila-sila di Pancasila.
Pernyataan ini disampaikannya saat hadir di acara ILC TV One bertajuk "Maju Mundur Izin FPI" yang tayang pada Selasa (3/12/2019) malam.
Rocky Gerung awalnya berbicara tentang ormas. Ia mengatakan bahwa ada banyak logika yang kacau disampaikan ke publik terkait polemik perpanjangan izin FPI ini.
Baca Juga: Menantu Jokowi Maju Pilkada, Mardani: Saya Sedih Tren Nepotisme Muncul Lagi
"Kalau dia ormas, memang dia musti berbeda dengan pemerintah. Kalau ormas sama dengan pemerintah ya namanya orneg, organisasi negara," ucapnya
Menurut Rocky, "Kita enggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara."
Ia juga menyebut dirinya tidak Pancasila-is, tapi tidak anti Pancasila. Karena menurutnya, tidak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara.
"Negara itu barang abstrak, benda mati pula, yang berideologi itu orang individu dengan keyakinan hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini dalam rangka pikiran, bukan politik," katanya.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Paham Pancasila, BPIP: Dia Mendramatisasi
-
Temui Jokowi, INSA Keluhkan Banyaknya Institusi Penegak Hukum di Laut
-
Kebijakan Negara, Parameter Paling Tepat Menilai Kadar Pancasila Kita
-
Sebut Presiden Tidak Paham Pancasila, Rocky Gerung Diancam Dilaporkan
-
Jokowi Disebut Tak Paham Pancasila, BPIP: Rocky Kerap Mendramatisir Masalah
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Kapal Pertamina Tak Bisa Lewat Selat Hormuz, DPR Dorong Pemerintah Lakukan Diplomasi ke Iran
-
Aziz Yanuar Ungkap Noel Ajukan Penahanan Rumah untuk Uji Konsistensi Penegakan Hukum
-
Diduga Langgar Etik, Pimpinan KPK Resmi Dilaporkan ke Dewas Buntut Tahanan Rumah Gus Yaqut
-
DPR Usul WFH ASN Digelar Rabu, Hindari Efek Libur Panjang
-
Di Tengah Blokade Iran, Malaysia Dapat Jalur Khusus Lewati Selat Hormuz
-
Dana Iklim dan Rehabilitasi Hutan di Kalimantan: Bisakah REDD+ Beri Dampak Jangka Panjang?
-
Istri Richard Lee Diperiksa Polda Metro Jaya, Penyidikan Kasus Produk Kecantikan Masih Berjalan
-
DPR Ingatkan Pemerintah: Sekolah Tatap Muka Lebih Efektif Dibanding Wacana Belajar dari Rumah
-
Negara Diminta Tak Lagi Lunak ke Perusahaan: THR Tak Dibayar, DPR Dorong Dipidanakan!
-
Amankan FIFA Series 2026 di GBK: Ribuan Personel Jaga Ketat Ring 1 hingga Jalur Kedatangan