Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang gencar menagih pembayaran dari penunggak pajak. Sampai akhir tahun 2019, 1500 kendaraan bermotor masih menunggak pajak.
Kepala Humas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Mulyo Sasungko mengatakan pihaknya sudah menagih pajak dari pemilik kendaraan yang sudah terdata.
Saat ini, kata Mulyo, tinggal 1100 kendaraan dari yang sudah terdata yang menunggak pajak di Jakarta.
"Sebenarnya dari total data awal per september itu ada 1500-an ini, kan tiap hari kami update dengan cara razia. Tadi terakhir tinggal 1100-an lah yang belum kita identifikasi," ujar Mulyo saat dihubungi, Jumat (6/12/2019).
Menurutnya nilai pajak yang ditunggak oleh 1100 kendaraan itu mencapai Rp 37 miliar. Mulyo menyatakan pihaknya sedang melakukan penertiban dengan cara door to door.
"Potensi penerimaannya sekitar Rp 37 M yang belum bayar tadi ya. Yang sudah membayar sekitar Rp 13 M," katanya.
Ia menjelaskan, dalam melakukan penertiban pajak kendaraan bermotor, petugas merasa kesulitan karena objek tergolong sebagai barang yang bergerak. Sehingga kendaraan itu sulit dilacak keberadaannya.
"Ya kalau jenis objeknya sendiri kalau kendaraan mobile ya bergerak itu. Yang perlu kita untuk mendeteksi apalagi alamat yang tercantum dalam kami sesuai dengan kami yang di STNK itu juga kalau enggak jelas," ucapnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta tengah mengejar penerimaan pajak tahuk 2019. Sejauh ini pajak yang diterima Pemprov DKI dari perkiraan baru 80 persen dari target Rp 44,54 triliun.
Baca Juga: Tunggak PBB Capai Rp 5,4 Miliar, KPK Segel Baywalk Mal Pluit
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin mengaku akan mengusahakan penerimaan daerah dari sisi pajak itu. Salah satunya dari pajak kendaraan bermotor (PKB).
Menurut Faisal, saat ini ada tunggakan PKB sebesar Rp 2 triliun. Untuk mendorong pembayaran PKB, ia akan memasang stiker pada mobil penunggak pajak.
"Tidak hanya mobil mewah, seluruh mobil yang menunggak di DKI jakarta akan kita tempelin stiker. Nah ini sebagai efek supaya mereka segera melunasi pajaknya," ujar Faisal di gedung DPRD DKI, Jumat (5/12/2019).
Berita Terkait
-
Tunggak Pajak, Mobil di Jakarta Bakal Dipasang Stiker Khusus
-
Baywalk Mal Pluit Disegel karena Tunggak Pajak Rp 5,4 Miliar
-
Sidak WP di Apartemen Reggatta, BPRD dan KPK Segel 11 Mobil Mewah
-
Memalukan, 11 Mobil Mewah Nunggak Pajak Akhirnya di Segel KPK dan BPRD DKI
-
Stiker Bersegel Disiapkan Bagi Mobil Mewah Penunggak Pajak
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri