Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyayangkan pemberian grasi terhadap terpidana kasus korupsi Annas Maamun. Bukhori menilai pertimbangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan grasi dengan alasan kemanusiaan hanyalah subjektifitas belaka.
Hal itu dikatakan Bukhori dalam diskusi bertajuk 'Hentikan Diskon Hukuman Koruptor' di Kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019). Bukhori menyatakan setiap orang bisa saja menjadi alasan kemanusiaan untuk meringankan hukuman.
"Alasan kemanusiaan itu subjektif, everybody bisa mengatakan itu alasan kemanusiaan," kata Bukhori.
Menurut Bukhori setidaknya ada ribuan terpidana kasus korupsi yang sejatinya telah memasuki usia uzur dan memiliki riwayat penyakit. Namun, kata dia, mengapa grasi itu hanya diberikan kepada Annas Maamun.
Bukhori lantas membandingkan dengan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Menurutnya, alasan kemanusiaan dan riwayat penyakit semestinya juga diberikan kepada Ba'asyir.
"Ba'asyir dari sisi usia lebih tua dan penykait juga," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan bila dirinya menilai wajar pemberian grasi dari Jokowi untuk Annas. Sebab, secara usia dan penyakit memang Annas pantas diberikan grasi dengan alasan kemanusiaan.
Habiburokhman juga sepakat bila grasi juga diberikan kepada Ba'asyir dengan alasan kemanusiaan. Hanya, grasi yang sebenarnya hendak diberikan kepada Ba'asyir dengan syarat mengakui kesalahannya dan menyatakan sumpah setia terhadap NKRI tidak disetujui oleh pihak keluarga.
"Untuk abu Bakar Ba'asyir sangat layak mendapatkan grasi. Tapi keluarga menolak untuk mengakui bersalah," katanya.
Baca Juga: Jokowi Beri Grasi Koruptor, Mahfud MD: Annas Maamun Banyak Penyakitnya
Berita Terkait
-
Wapres Maruf Respons Soal Pemberian Grasi hingga Diskon Hukuman Koruptor
-
Jokowi Beri Grasi Koruptor, Mahfud MD: Annas Maamun Banyak Penyakitnya
-
Dapat Grasi dari Jokowi, Annas Mammun Bakal Kembali Disidang Kasus RAPBD
-
Ngaku Banyak Koruptor Minta Grasi ke Jokowi, Yasonna: Tapi Tak Dikasih
-
Jokowi: Jika Grasi Diberikan Tiap Hari ke Koruptor, Silakan Dikomentari
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Cekcok Rebutan Lapak Mangkal, Sopir Angkot di Tanah Abang Bakar Teman Sendiri Hidup-hidup
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank
-
BRIN dan Wanadri Siapkan Misi Selamatkan Terumbu Karang Pulau Buru yang Hancur Akibat Bom Ikan
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Ini 3 Cara Cek Legalitas Daycare dan PAUD Agar Anak Aman
-
Kebakaran Maut di Lubang Buaya: Wanita 53 Tahun Pengidap Stroke Tewas Terjebak Dalam Rumah
-
Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Terus Berjalan, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum Agustus
-
Niat Lindungi Anak dari Amukan Ibu, Anggota TNI Berpangkat Peltu Malah Dikeroyok di Stasiun Depok