Suara.com - Jejen Musfah, pengamat pendidikan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, menilai ada hal lain yang lebih penting dari sekadar memindahkan materi khilafah dan jihad dari mata pelajaran fikih ke sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional.
Jejen mengatakan, hal yang juga penting untuk dilakukan Kementerian Agama RI yakni standarisasi dan pemahaman tenaga pelajar atau guru sejarah tersebut.
Menurutnya, perlu ada standarisasi bagi guru pendidikan agama Islam sehingga para pengajar memunyai pemahaman utuh tentang khilafah.
"Lebih penting lagi pemahaman guru sejarahnya, jangan mereka yang pro-khilafah atau negara Islam Indonesia," kata Jejen saat dihubungi Suara.com, Selasa (10/12/2019).
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah itu menilai, selain memindahkan materi khilafah dan jihad ke mata pelajaran sejarah, para guru juga penting memaknai materi yang diajarkan dalam konteks ke-Indonesiaan.
"Yakni khilafah tidak cocok dengan Indonesia. Guru pendidikan agama Islam penting meyakini hal tersebut. Bukan malah menyuarakan pendirian negara Islam, termasuk memaknai jihad dengan perang fisik.”
Untuk diketahui, Kementerian Agama melakukan revisi materi ajaran khususnya soal khilafah dalam mata pelajaran agama Islam di madrasah. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019.
Surat itu ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar.
Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin telah menjelaskan pemindahan materi tentang khilafah dan jihad dari mata pelajaran fikih ke sejarah karena alasan kontekstual. Kamarudin mengatakan, kekinian khilafah tidak lagi cocok di Indonesia.
Baca Juga: Masukan Soal Khilafah di Pelajaran Fikih, Menag Fachrul: Level Tertentu Aja
Kamarudin juga memastikan materi tentang khilafah dan jihad tidak akan dihapus lantaran merupakan fakta dari sejarah peradaban Islam.
"Itu (materi khilafah dan jihad) tetap akan disampaikan. Tetapi akan diberikan perspektif yang lebih produktif dan lebih kontekstual. Nanti disampaikan bahwa khilafah itu tidak lagi cocok untuk Indonesia," kata Kamarudin.
Berita Terkait
-
Materi Khilafah Dipindah ke Pelajaran Sejarah, PBNU Beri Masukan
-
Menag: Pemindahan Materi Khilafah Tak Berkaitan dengan Radikalisme
-
Masukan Soal Khilafah di Pelajaran Fikih, Menag Fachrul: Level Tertentu Aja
-
Khilafah di Pelajaran Sekolah Dipindah, Kemenag: Tidak Lagi Kontekstual
-
Materi Khilafah Dipindah dari Pelajaran Fikih ke Sejarah
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Perkuat Kerja Sama Pendidikan IndonesiaInggris, Prabowo Panggil Mendikti ke Hambalang
-
MAKI Ingatkan Jaksa Jangan Terjebak Manuver Nadiem Makarim
-
Kemenkes Siapkan Strategi Swab Mandiri untuk Perluas Deteksi Dini Kanker Serviks
-
KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Korupsi RPTKA
-
Polda Metro Jaya Sita 27 Kg Sabu dan Happy Five Senilai Rp41,7 Miliar di Tangerang
-
Propam Usut Dugaan Salah Prosedur Polisi yang Amankan Pedagang Es Gabus di Johar Baru
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak