Suara.com - Marco Kusumawijaya mundur dari jabatan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pesisir. Ia mengaku tugasnya telah selesai.
Melalui siaran pers yang diterima Suara.com, Senin (2/12/2019), Marco menjelaskan bahwa tugas pokok Komite Pesisir untuk menyiapkan langkah-langkah penghentian reklamasi telah diselesaikan pada September 2018.
Sementara tugas menyusun rencana wajah baru kawasan pesisir Jakarta tanpa reklamasi telah diselesaikan pada November 2019. Marco juga menjelaskan program yang masih berjalan saat ini sudah sesuai rencana.
"Sedangkan program perbaikan kampung yang terletak di kawasan pesisir, telah berlangsung di jalan yang benar sesuai dengan yang kami percayai. Ini semua berkat kolaborasi banyak sekali teman-teman di dalam dan di luar pemerintahan," tuturnya.
Terkait program yang belum selesai, Marco menanggapinya dengan mengutip pernyataan Gubernur Anies Baswedan.
Ia mengatakan, "Tentu saja 'belum semua janji tertunaikan tuntas, tapi insyaalah sudah berlangsung di jalan dan menuju ke arah yang benar, dan akan tunai tuntas pada waktunya".
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua TGUPP bidang pesisir, Marco berencana menulis buku.
"Karena ada rencana menuntaskan penulisan buku, maka disepakati untuk saya non aktif dari kegiatan di TGUPP per 1 Desember 2019," ungkap Marco.
Ia mengaku telah menulis buku tentang kota-kota di Indonesia dan hubungannya dengan alam sejak 7 tahun lalu. Tapi sempat tertunda sejak 2016.
Baca Juga: ICW Tolak Semua Konsep Dewan Pengawas KPK, Ini Tiga Alasannya
Proses penulisan buku itu terhenti lantaran Marco aktif dalam kegiatan demi menghentikan penggusuran paksa dan reklamasi.
"Sempat tertunda selama lebih dari dua tahun sejak 2016 ketika saya dan beberapa kawan terpanggil untuk masuk ke dalam politik praktis demi menghentikan penggusuran paksa dan reklamasi yang mencapai puncak brutalnya pada tahun 2016," ucapnya.
Untuk diketahui, Marco merupakan salah satu dari 67 anggota TGUPP yang cukup dikenal masyarakat. Ia merupakan pendiri Rujak, Center of Urban Studies.
Salah satu buku karyanya berjudul Kota Rumah Kita (City Our Home). Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai tim pakar Anies Baswedan dan mantan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Selain Marco, anggota TGUPP yang mundur adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad.
Berita Terkait
-
Soal Hunian DP Nol Rupiah Cilangkap, Anies: Jangan Lebih Cepat tapi Mahal!
-
Serbu Peresmian Rumah DP Rp 0 Cilangkap, Seorang Ibu Merasa Kecele
-
Catat ya! Kata Anies, Pemohon Rumah DP 0 Rupiah Mesti Punya Tabungan
-
BPRD Sisir Parkir Mall Jakarta: Tujuh Unit Mobil Mewah Tunggak Pajak
-
Bukan Cuma Marco, Anggota TGUPP Anies Ini Ternyata Juga Mundur
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak