Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Berdasarkan informasi, Jokowi lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Kalimantan Timur pada pukul 07.30 WIB.
Agenda Jokowi di Kalimantan Timur antara lain yakni meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) Seksi II, III dan IV, sekitar pukul 10.30 WITA.
Setelah itu Jokowi akan meninjau langsung lahan di area PT ITCI Kartika Utama, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang nantinya menjadi lokasi ibu kota baru.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, Jokowi akan meninjau lokasi ibu kota baru agar mendapat pandangan secara menyeluruh dan nyata.
"Bapak Presiden (Jokowi) besok (peninjauan melalui) jalan darat. Kami ingin lihat suasananya, keadaannya kayak gimana," ujar Suharso usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Lokasi Ibu Kota Baru terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Sebelumnya, saat memimpin Rapat Terbatas Persiapan Pemindahan Ibu Kota Presiden Jokowi mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan adanya sebuah transformasi.
"Perpindahan Ibu kota ini dilihat sebagai sekadar perpindahan Kantor pemerintah, bukan sekadar pindah lokasi. Tapi kami ingin ada transformasi, pindah cara kerja, budaya kerja, sistem kerja dan juga ada perpindahan basis ekonomi sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah sistemnya sudah terinstall dengan baik," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Jokowi juga meminta jajarannya untuk belajar dari pengalaman beberapa negara yang pernah pindah Ibu Kota.
Baca Juga: Ini Harapan Jokowi ke Anak Muda di Ibu Kota Baru
"Artinya perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Dan kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya tapi jadi mahal. Ini jangan. Kemudian sepi, ini juga jangan. Yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak," ucap dia.
Karena itu, kata Jokowi, pemindahan Ibu Kota Negara harus dirancang sebagai sebuah transformasi ekonomi dan perpindahan basis ekonomi menuju ke sebuah smart economy.
"Dan menandai proses transformasi produktivitas nasional, tranformasi kreativitas nasional, industri nasional dan talenta-talenta nasional kita. Bukan semata-mata pindahkan istana/gedung perkantoran pemerintahan. Bukan itu," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Muhammadiyah soal Dewas KPK: Harus Berintegritas, Mewakili Semua Kalangan
-
Median: 55 % Responden Anggap Gibran Maju Pilkada Bukan Politik Dinasti
-
Masukan PPP ke Jokowi: Dewas KPK Jangan Diisi Orang-orang Politisi
-
Merasa Dizalami, Kivlan Zen Kirim Surat ke Jokowi Minta Dibebaskan
-
Saut Tantang Jokowi Main ke KPK, Begini Respons Istana
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional