Suara.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menuding Kementerian BUMN sengaja memutarbalikkan fakta mengenai kronologi kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ferdinand tidak terima bila penyebab kasus tersebut ditarik mundur ke era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu disampaikan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Ia menuding bila BUMN sengaja merekayasa kronologi kasus Jiwasraya.
"Menurut saya rilis tersebut adalah rekayasa untuk buang badan oleh pemerintah dengan membangun cerita yang tak faktual," kata Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Jumat (27/12/2019).
Ferdinand mengaku curiga dengan kronologi kasus yang dibuat seolah-olah sudah bermasalah sejak 2006. Padahal laporan keuangan Jiwasraya selalu menunjukkan arah positif dan membukukan laba bersih di era kepemimpinan SBY.
"Bahkan sedang dalam puncak kesuksesan sejak 2009 hingga bisa jadi sponsor klub elit Liga Inggris dan investasi beli saham. Apa yang merasukimu wahai @KemenBUMN @erickthohir?" ungkap Ferdinand.
Kronologi kasus yang diungkap oleh Kementerian BUMN memunculkan pemikiran bahwa kasus Jiwasraya merupakan kasus hasil warisan. Ferdinand meyakini kasus gagal bayar memang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tak perlu lah @KemenBUMN pelintir fakta tentang Jiwasraya dengan merekayasa cerita seolah-olah ini masalah warisan. Gagal bayar pada 2018 era Jokowi," pungkasnya.
Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar). Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pembunuh Pemandu Lagu di Ladang Jagung, Kakinya Didor
Berita Terkait
-
Jokowi Akan Keluarkan 3 Perpres soal KPK
-
Jokowi Peringatkan Kementerian Tolak Pasal Titipan di RUU Omnibus Law
-
Banyak BUMN Bermasalah, Staf Pribadi: SBY Duga Akan Disalahkan Lagi
-
Kasus Jiwasraya Sejak 2006, Staf Pribadi Ungkap Reaksi Pasrah SBY
-
Heboh #TangkapAriAskharaSekarang, Publik Desak Jokowi Adili Eks Bos Garuda
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook