Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief kembali menyinggung soal panita khusus untuk membongkar kasus Jiwasraya yang semula diserukan Partai Demokrat.
Andi Arief mengklaim, sikap Partai Demokrat tersebut tidak bertujuan untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Andi Arief melalui cuitan yang dibagikan di jejaring Twitter pribadinya, @AndiaArief__.
Menurut Andi, dengan dibentuknya Jiwasrayagate sebutan untuk panitia khusus Jiwasraya justru akan membantu menyelesaikan persoalan gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya senilai Rp 12,4 triliun kepada nasabah.
"Partai Demokrat akan mendorong terbentuknya Pansus Jiwasrayagate. Dengan harapan bisa terurai persoalan sesungguhnya dan mendapatkan jalan keluar pembayaran para nasabah. Bukan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi," kata Andi Arief seperti dikutip Suara.com, Senin (30/12/2019)
Cuitan tersebut pun mendapat dukungan dari pengamat politik Rustam Ibrahim. Rustam menginginkan sikap transparan dari pemerintah yang dinilai mengaitkan persoalan itu dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Rustam mengatakan, pemerintah semestinya membongkar identitas oknum-oknum yang bermain di balik persoalan Jiwasraya.
"Jika memang ada kecurigaan terhadap kekuasaan, proses politik dan proses hukum dapat berlangsung berbarengan. Bentuk saja Pansus Jiwasraya. Dan buka semuanya di depan publik apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir," tulis Rustam Ibrahim.
Sebelumnya, Andi Arief juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir segera menyelesaikan persoalan yang ada sebagai bentuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Baca Juga: Ibu-ibu Ini Minta Izin ke Suami Sebelum Jemput Ahmad Dhani Bebas
Selain itu, ia mendesak Erick memberikan penjelasan mengenai keterlibatan perusahaannya dalam kasus tersebut.
"Buat Pak Menteri Erick Tohir, posisi sebagai menteri harus menjadi bagian penyelesaian masalah. Agar kami percaya bahwa ini bisa diselesaikan, kewajiban bapak untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK," cuitnya, Rabu (25/12).
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT