Suara.com - Tim kuasa hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menyambangi Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Jumat (17/1/2020). Kedatangan mereka untuk beraudiensi terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama caleg PDIP Harun Masiku.
Tim hukum DPP PDI Perjuangan menilai ada pemberitaan yang menyudutkan partainya. Salah satu pemberitaan yang dinilai menyudutkan terkait penyitaan satu kontainer putih di kantor DPP PDI Perjuangan dan upaya penghalangan penggeledahan.
"Posisi PDI Perjuangan yang sudah babak belur, dipojokan oleh pemberitaan yang di antara lain tidak benar. Kami ambil contoh, mereka mengatakan PDI Perjuangan menghalangi penggeledahan. Mereka mengatakan punya surat untuk melakukan geledah, ternyata belakangan dibantah," kata Ketua tim kuasa hukum PDI Perjuangan I Wayan Sudirta.
Selain itu, Sudirta menyebut ada upaya yang sengaja dilakukan untuk menyudutkan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Untuk itu, Sudirta melampirkan sejumlah pemberitaan sebagai barang bukti kepada aparat kepolisian.
"Tadi kami serahkan satu bundel bukti. Apa pertanyaan kami ke kepolisian? Tolong dipelajari, tolong dilihat pasal-pasal mana yang memenuhi unsur sebagai laporan pidana," katanya.
Sementara, Wakil Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Teguh Samudra mengatakan banyak konten yang di-framing untuk menyudutkan PDIP. Dia menegaskan kalau pihaknya hanya ingin mencari keadilan atas perbuatan okmun yang tidak bertanggung jawab.
"Rekan-rekan udah tahu semuanya, kontennya juga udah tahu lah, bahkan kita tahunya dari rekan-rekan yang ngisi beritanya. Ini kita konsultasikan bagaimana kok kita mendapat framing politik dari berita-berita ini. Apakah ini bisa diadukan apakah ini memenuhi tindak pidana," katanya.
Terkait hasil konsultasi tersebut, Teguh akan mengkajinya bersama DPP PDI Perjuangan. Nantinya, tim hukum akan mengambil langkah seusai mendapat perintah dari partai.
"Hasilnya kita akan laporkann ke DPP setelah itu apa yang kita lakukan nanti kita beritahu lagi. Nanti kalau sudah (pasti) lapor saya jelaskan," ujarnya.
Baca Juga: Usai Sambangi Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Datangi Bareskrim Polri
Sebelumnya, tim kuasa Hukum DPP PDIP telah menyambangi kantor Dewan Pers pada Jumat (17/1/2020) pagi tadi. Mereka berkonsultasi soal adanya pemberitaan media soal kasus suap yang dirasa merugikan nama partai.
Berita Terkait
-
Usai Sambangi Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Datangi Bareskrim Polri
-
Hadiri Konpers PDIP Soal OTT KPK, Yasonna: Saya Datang Berpakaian Partai
-
Merasa Dirugikan Oleh Berita Media, Alasan Tim Hukum PDIP ke Dewan Pers
-
Tim Hukum PDIP Bungkam Ditanya Soal Penggeledahan Ruang Hasto
-
Cuitan Usil Dua Politikus Demokrat Sindir Sekjen PDIP Soal Harun Masiku
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM