Suara.com - Tim kuasa hukum DPP PDI Perjuangan mendatangi kantor Dewan Pers untuk berkonsultasi soal adanya pemberitaan media terkait dugaan suap yang dirasa merugikan nama partai. Meski begitu, mereka belum mau menyampaikan media mana saja yang dianggap telah merugikan partai berlambang kepala banteng itu.
Ketua tim kuasa hukum PDIP, I Wayan Sudirta menjelaskan, bahwa pihaknya melakukan konsultasi karena merasa telah dirugikan dengan adanya pemberitaan terkait dengan kasus suap yang menyeret nama anggota PDIP Harun Masiku. Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan bukan untuk menghambat kebebasan pers.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan sangat dipojokkan, PDIP sangat dirugikan demikian rupa," kata I Wayan di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Selain itu, I Wayan juga mengatakan, maksud berkonsultasi ke Dewan Pers ialah agar sejatinya media bisa membuat berita yang berimbang dan memegang kaidah-kaidah jurnalistik.
Hal tersebut disampaikan lantaran mereka telah mencatat adanya pemberitaan yang memuat soal kasus korupsi di pusaran PDIP tersebut tanpa mencatumkan fakta atau mereka sebut dengan berita bohong.
Namun saat ditanyakan soal pemberitaan mana yang dimaksud, mereka enggan memberitahu.
Sementara anggota tim kuasa hukum PDIP Teguh Samudera mengatakan bahwa pihaknya hanya baru berkonsultasi.
"Belum bisa (menunjukkan), orang kan hasil konsultasi ini. Nanti kalau sudah ngadu baru kita tunjukkan ya teman-teman ya," katanya.
Untuk waktu pengaduan pun belum bisa mereka sampaikan. Teguh menyebut kalau pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu ke DPP PDIP.
Baca Juga: Tim Hukum PDIP Bungkam Ditanya Soal Penggeledahan Ruang Hasto
Berita Terkait
-
Tim Hukum PDIP Bungkam Ditanya Soal Penggeledahan Ruang Hasto
-
Tim Hukum PDIP Temui Dewan Pengawas, Begini Tanggapan KPK
-
Datangi Dewan Pers, Tim Kuasa Hukum PDIP Bantah Mau Adukan Media
-
Tak Masuk Daftar Tamu Dewas, Tim Hukum PDIP di KPK: Mau Terima Kami Gak?
-
PDIP Klarifikasi Soal Penghalangan Penggeledahan KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor