Suara.com - Tim kuasa hukum DPP PDI Perjuangan mendatangi kantor Dewan Pers untuk berkonsultasi soal adanya pemberitaan media terkait dugaan suap yang dirasa merugikan nama partai. Meski begitu, mereka belum mau menyampaikan media mana saja yang dianggap telah merugikan partai berlambang kepala banteng itu.
Ketua tim kuasa hukum PDIP, I Wayan Sudirta menjelaskan, bahwa pihaknya melakukan konsultasi karena merasa telah dirugikan dengan adanya pemberitaan terkait dengan kasus suap yang menyeret nama anggota PDIP Harun Masiku. Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan bukan untuk menghambat kebebasan pers.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan sangat dipojokkan, PDIP sangat dirugikan demikian rupa," kata I Wayan di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Selain itu, I Wayan juga mengatakan, maksud berkonsultasi ke Dewan Pers ialah agar sejatinya media bisa membuat berita yang berimbang dan memegang kaidah-kaidah jurnalistik.
Hal tersebut disampaikan lantaran mereka telah mencatat adanya pemberitaan yang memuat soal kasus korupsi di pusaran PDIP tersebut tanpa mencatumkan fakta atau mereka sebut dengan berita bohong.
Namun saat ditanyakan soal pemberitaan mana yang dimaksud, mereka enggan memberitahu.
Sementara anggota tim kuasa hukum PDIP Teguh Samudera mengatakan bahwa pihaknya hanya baru berkonsultasi.
"Belum bisa (menunjukkan), orang kan hasil konsultasi ini. Nanti kalau sudah ngadu baru kita tunjukkan ya teman-teman ya," katanya.
Untuk waktu pengaduan pun belum bisa mereka sampaikan. Teguh menyebut kalau pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu ke DPP PDIP.
Baca Juga: Tim Hukum PDIP Bungkam Ditanya Soal Penggeledahan Ruang Hasto
Berita Terkait
-
Tim Hukum PDIP Bungkam Ditanya Soal Penggeledahan Ruang Hasto
-
Tim Hukum PDIP Temui Dewan Pengawas, Begini Tanggapan KPK
-
Datangi Dewan Pers, Tim Kuasa Hukum PDIP Bantah Mau Adukan Media
-
Tak Masuk Daftar Tamu Dewas, Tim Hukum PDIP di KPK: Mau Terima Kami Gak?
-
PDIP Klarifikasi Soal Penghalangan Penggeledahan KPK
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Kritik Pedas Idrus Marham: Komunikasi Menteri Prabowo Jeblok, Kebijakan Bagus Malah Salah Paham!
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura
-
Komisi III DPR RI Gelar RDPU Terkait Dugaan Korupsi Videografer Amsal Sitepu