Sebelum Pindah ke Ibu Kota Baru, Menpan RB Diminta Survei Keinginan ASN

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga akan dipindahkan ke ibu kota baru di Penajam Paser, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"(ASN) Pindah semua langsung. InsyaAllah, kami harapkan seperti itu (pindah semua di tahun 2024)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (17/1/2020).

Namun sebelum memindahkan seluruh ASN, dia menginstruksikan kepada Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo untuk melakukan survei.

Survei tersebut kata Jokowi untuk mengetahui berapa persen keinginan ASN yang dipindahkan ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara.

"Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk mensurvei dulu, pingin nggak pindah, berapa persen, harus tahu," kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Tjahjo mengemukakan terkait pemindahan ASN ke ibu kota baru masih dalam tahap pemetaan di kementerian/lembaga.

"Ya belum, lagi tahap pemetaan ASN di kementerian dan lembaga nasional," kata Tjahjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Jumat (17/1/2020).

Setelah itu kata Tjahjo tahap selanjutnya yakni melakukan pendataan ASN yang memasuki masa pensiun pada periode 2023 sampai 2024.

Nantinya data tersebut kemudian dikoordinasikan dengan sekretaris jenderal ataupun sekretaris menteri masing-masing kementerian maupun lembaga.

Baca Juga: RUU Ibu Kota Baru Rampung, Jokowi: Minggu Depan Kami Sampaikan ke DPR

"Tahap berikutnya baru cek yang 2023-2024 memasuki pensiun berapa. Kemudian yang ada akan dikoordinasikan dengan sekjen/ sesmen lembaga masing-masing untuk inventarisasi nama jabatan dan kompetensinya apa yang bisa ikut tugas di ibukota negara baru," ucap Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo mengemukakan nantinya pemindahan ASN dilakukan tidak bertahap dan sekaligus di seluruh kementerian/lembaga.

"Menurut saya masih bisa mengakomodir ASN pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk jadi ASN pusat di ibu kota negara nanti, yang prinsipnya kami akan koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Timur," katanya.