Mengadu ke Dewas soal Kasus Harun, Ketua KPK: Tanya ke PDIP Jangan Saya

Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak ambil pusing atas pelaporan tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) dalam kasus suap kader Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Menurutnya, pelaporan kepada Dewas itu adalah hak PDI Perjuangan.

"Itu tanya ke PDIP jangan tanya kepada saya. Kalau orang melaporkan ke Dewan Pengawas itu adalah haknya," kata Firli di Gedung KPK RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Diketahui, KPK telah menetapkan Harun dan Wahyu terkait suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Eks Kapolda Sumatra Selatan itu tak mau dibebankan dengan pelaporan yang dilakukan PDI Perjuanan karena tak menjadi tanggungjawabnya sebagai pimpinan KPK.

"Dewan pengawas yang akan melakukan penelitian, penilaian. Jangan tanya sama saya karena itu di luar tanggung jawab saya," kata dia.

Sebelumnya, Tim hukum PDIP menyerahkan surat laporan kepada Dewas KPK terkait dengan kasus Harun pada hari Kamis (16/1/2020) lalu.

"Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar tujuh poin. Poin pertama kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan. Apa bedanya? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti, penyidikan kalau sudah ada tersangka," kata Koordinator Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta.

Hal tersebut dikatakannya usai bertemu dengan anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (16/1).

Baca Juga: PDIP Protes Markasnya Digeledah KPK, Firli: Laporkan Dewan Pengawas

Lebih lanjut, dia pun menyinggung soal rencana penggeledahan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1).

"Ketika 9 Januari ada orang yang mengaku dari KPK tiga mobil bahwa dirinya punya surat tugas untuk penggeledahan. Akan tetapi, ketika diminta lihat hanya dikibas-kibaskan," kata Wayan.

Ia pun mempertanyakan apakah betul surat penggeledahan tersebut sudah mendapatkan izin dari Dewas KPK sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK.

"Betul tidak itu surat izin, kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-udang korupsi sampai KPK sudah pasti bukan surat izin penggeledahan karena pada hari itu pagi itu pukul 06.45 WIB belum ada orang berstatus tersangka. Kalau belum berstatus tersangka, berarti masih tahap penyelidikan," ungkap Wayan.

Pihaknya juga meminta kepada Dewas KPK untuk memeriksa orang-orang yang saat itu berencana untuk menggeledah Kantor PDIP.