Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia melaporkan proyek Gubernur Anies Baswedan, proyek revitalisasi Monas ke KPK, Kamis (23/1/2020). Mereka menduga proyek ratusan miliar itu berbau korupsi.
PSI menyoroti kontraktor dalam pengerjaan proyek revitalisasi monas yang dianggap adanya pelanggaran. Apalagi, kini juga tengah ramai dipublik bahwa kontraktor tersebut dianggap bodong.
"Jadi kami pengen bergandengan tangan sama KPK supaya bisa menjernihkan isu-isu yang berkembang. Kalau memang ada pelanggaran ya diusut, kalaupun memang nggak ada ya harus ada keterangan yang terang-benderang dari KPK," kata Tim Advokasi Hukum PSI, Patriot Muslim di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).
"Problem soal alamat kantor yang kurang jelas yang kita duga ada pelanggaran peraturan apakah ini perusahaan kontraktor ini jangan-jangan, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera kayak gitu, itu kan menyalahkan aturan lagi kalau memang seperti itu," lanjut Patriot
Patriot menambahkan pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti laporan seperti dokumentasi kantor kontraktor revitalisasi yang dianggap bodong. Dan juga sejumlah pemberitaan media menjadi alat bukti laporan PSI.
"Ada dokumen soal LPSE Jakarta. Ada hasil penelusuran kami ke kantor itu foto, ada link media memang masih banyak yang harus didalami," ujar kata Patriot
Patriot pun belum mengetahui, apakah ada dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi ketika lelang kepada pihak proyek dilakukan. Maka itu dirinya pun meminta KPK terlibat.
Patriot menambahkan adapun kejanggalan kenapa kontraktor yang dianggap bodong dapat mengerjakan proyek revitalisasi monas. Maka itu, Patriot menduga adanya pula keterlibatan penyelenggara negara.
"Kontraktor dan SKPD terkait yang bisa loloskan kontraktornya itu yang namanya dugaan kenapa ke KP karena jelas ada dugaan keterlibatan penyelenggara negara," tutup Patriot
Baca Juga: Kemensesneg Sebut Revitalisasi Monas Belum Kantongi Izin
Berita Terkait
-
Minta Harun Masiku Menyerah, Tim Hukum PDIP: Jangan Ngendap Terus
-
Tersangka Suap Proyek Pelindo II, RJ Lino Penuhi Panggilan KPK
-
Anies Izinkan PKL di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: PKL Nggak Bisa Tertib
-
Roy Suryo Beberkan Cara Mudah Cari Keberadaan Harun Masiku
-
Kisah Mantan CEO 81 Tahun Jadi Sales di Mall dan 4 Berita Heboh Lainnya
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah