Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia melaporkan proyek Gubernur Anies Baswedan, proyek revitalisasi Monas ke KPK, Kamis (23/1/2020). Mereka menduga proyek ratusan miliar itu berbau korupsi.
PSI menyoroti kontraktor dalam pengerjaan proyek revitalisasi monas yang dianggap adanya pelanggaran. Apalagi, kini juga tengah ramai dipublik bahwa kontraktor tersebut dianggap bodong.
"Jadi kami pengen bergandengan tangan sama KPK supaya bisa menjernihkan isu-isu yang berkembang. Kalau memang ada pelanggaran ya diusut, kalaupun memang nggak ada ya harus ada keterangan yang terang-benderang dari KPK," kata Tim Advokasi Hukum PSI, Patriot Muslim di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).
"Problem soal alamat kantor yang kurang jelas yang kita duga ada pelanggaran peraturan apakah ini perusahaan kontraktor ini jangan-jangan, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera kayak gitu, itu kan menyalahkan aturan lagi kalau memang seperti itu," lanjut Patriot
Patriot menambahkan pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti laporan seperti dokumentasi kantor kontraktor revitalisasi yang dianggap bodong. Dan juga sejumlah pemberitaan media menjadi alat bukti laporan PSI.
"Ada dokumen soal LPSE Jakarta. Ada hasil penelusuran kami ke kantor itu foto, ada link media memang masih banyak yang harus didalami," ujar kata Patriot
Patriot pun belum mengetahui, apakah ada dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi ketika lelang kepada pihak proyek dilakukan. Maka itu dirinya pun meminta KPK terlibat.
Patriot menambahkan adapun kejanggalan kenapa kontraktor yang dianggap bodong dapat mengerjakan proyek revitalisasi monas. Maka itu, Patriot menduga adanya pula keterlibatan penyelenggara negara.
"Kontraktor dan SKPD terkait yang bisa loloskan kontraktornya itu yang namanya dugaan kenapa ke KP karena jelas ada dugaan keterlibatan penyelenggara negara," tutup Patriot
Baca Juga: Kemensesneg Sebut Revitalisasi Monas Belum Kantongi Izin
Berita Terkait
-
Minta Harun Masiku Menyerah, Tim Hukum PDIP: Jangan Ngendap Terus
-
Tersangka Suap Proyek Pelindo II, RJ Lino Penuhi Panggilan KPK
-
Anies Izinkan PKL di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: PKL Nggak Bisa Tertib
-
Roy Suryo Beberkan Cara Mudah Cari Keberadaan Harun Masiku
-
Kisah Mantan CEO 81 Tahun Jadi Sales di Mall dan 4 Berita Heboh Lainnya
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
Terkini
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih
-
Curhat di Depan Pemuda Lintas Iman, Cak Imin: Maklum, Saya Kalah Terus
-
Kemendagri Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemda 2025
-
Kecam Pemerkosaan di Taksi Online, Anggota DPR Desak Polisi Terapkan UU TPKS