Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia melaporkan proyek Gubernur Anies Baswedan, proyek revitalisasi Monas ke KPK, Kamis (23/1/2020). Mereka menduga proyek ratusan miliar itu berbau korupsi.
PSI menyoroti kontraktor dalam pengerjaan proyek revitalisasi monas yang dianggap adanya pelanggaran. Apalagi, kini juga tengah ramai dipublik bahwa kontraktor tersebut dianggap bodong.
"Jadi kami pengen bergandengan tangan sama KPK supaya bisa menjernihkan isu-isu yang berkembang. Kalau memang ada pelanggaran ya diusut, kalaupun memang nggak ada ya harus ada keterangan yang terang-benderang dari KPK," kata Tim Advokasi Hukum PSI, Patriot Muslim di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).
"Problem soal alamat kantor yang kurang jelas yang kita duga ada pelanggaran peraturan apakah ini perusahaan kontraktor ini jangan-jangan, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera kayak gitu, itu kan menyalahkan aturan lagi kalau memang seperti itu," lanjut Patriot
Patriot menambahkan pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti laporan seperti dokumentasi kantor kontraktor revitalisasi yang dianggap bodong. Dan juga sejumlah pemberitaan media menjadi alat bukti laporan PSI.
"Ada dokumen soal LPSE Jakarta. Ada hasil penelusuran kami ke kantor itu foto, ada link media memang masih banyak yang harus didalami," ujar kata Patriot
Patriot pun belum mengetahui, apakah ada dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi ketika lelang kepada pihak proyek dilakukan. Maka itu dirinya pun meminta KPK terlibat.
Patriot menambahkan adapun kejanggalan kenapa kontraktor yang dianggap bodong dapat mengerjakan proyek revitalisasi monas. Maka itu, Patriot menduga adanya pula keterlibatan penyelenggara negara.
"Kontraktor dan SKPD terkait yang bisa loloskan kontraktornya itu yang namanya dugaan kenapa ke KP karena jelas ada dugaan keterlibatan penyelenggara negara," tutup Patriot
Baca Juga: Kemensesneg Sebut Revitalisasi Monas Belum Kantongi Izin
Berita Terkait
-
Minta Harun Masiku Menyerah, Tim Hukum PDIP: Jangan Ngendap Terus
-
Tersangka Suap Proyek Pelindo II, RJ Lino Penuhi Panggilan KPK
-
Anies Izinkan PKL di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: PKL Nggak Bisa Tertib
-
Roy Suryo Beberkan Cara Mudah Cari Keberadaan Harun Masiku
-
Kisah Mantan CEO 81 Tahun Jadi Sales di Mall dan 4 Berita Heboh Lainnya
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi