Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan sisi selatan Monumen Nasional (Monas), Senin (27/1).
Ia kaget dengan kawasan ikon Jakarta itu yang telah gundul karena pohonnya ditebang. Ia menyesalkan adanya pemasangan beton di kawasan yang telah digunduli tersebut.
Menurutnya dengan seperti ini maka akan mengurangi fungsi taman Monas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa menyerap air.
"Ruang hijau kok dibuat seperti ini. Kalau adanya seperti ini pasti enggak akan saya kasih," ujar Prasetio di Monas.
Selain itu, ia juga mengaku heran dengan tindakan Pemprov saat pengajuan anggaran untuk revitalisasi Monas ini. Prasetio menyebut pihak Pemerinta Provinsi (Pemprov) DKI lebih dulu mengajukan anggaran dari pada rencana desainnya.
"Nah di sini juga ada suatu keanehan, seharusnya kan rencananya dulu, berapa anggarannya, baru dianggarkan. Ini enggak, dibuat anggarannya dulu baru perencanaan. Nah ini terbalik," jelasnya.
Menurutnya pembangunan Monas yang menebang hingga ratusan pohon tidak seperti apa yang disampaikan ke DPRD saat pembahasan anggaran. Terlebih lagi urusan pembangunan di Monas tidak boleh hanya melibatkan Pemprov, tapi juga harus Pemerintah Pusat.
"Izin Monas ini kan bukan DKI tok. Ini kan terkait banyak pemerintah pusat. Soalnya judulnya revitalisasi pada saat saya yang ketok palu dengan anggaran, enggak begini loh. Bunyinya enggak begini loh," katanya.
Baca Juga: Ibu Kota Mau Pindah, Taufik Minta Pemerintah Pusat Serahkan Monas ke DKI
Berita Terkait
-
Tetap Lanjutkan Revitalisasi Monas, Kontraktor: Arahan Dinas Sampai Selesai
-
Fahira Minta Jangan Salahkan Anies Soal Revitalisasi Monas
-
Pemprov DKI Jakarta: Revitalisasi untuk Kembalikan Fungsi Monas
-
Pemprov Tebang 190 Pohon di Monas, Sekda DKI: Sudah Kami Tanam Lagi
-
Malas Komentar soal Revitalisasi Monas, Anies Disebut Payah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu