Suara.com - Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Kementerian Sekretariat Negara menggelar rapat terkait revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas), Rabu (5/2/2020).
Dalam rapat yang dihelat di Kantor Kementerian Sekretariat Negara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pihak.
Mereka yang hadir adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Seusai rapat, Anies menyampaikan ada empat kesimpulan yang dihasilkan. Pertama, penataan kawasan Monas bagian selatan merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995.
Merujuk pada Keppres tersebut, Anies menyebut kawasan Monas Selatan dirancang sebagai kawasan terbuka. Artinya, setiap pengunjung dapat datang serta jalan-jalan di kawasan Monas.
"Pengunjung bisa datang dan jalan-jalan dan menghadap langsung ke Monas. Itu rancangannya. Di dalam Keppres Nomor 25 Tahun 1995 ada gambaran umum oleh perancang dibuat gambaran sesuai dengan kondisi sekarang. Itu kesimpulan pertama," kata Anies.
Selanjutnya, Anies mengklaim, jika Komisi Pengarah menghargai upaya Pemprov DKI Jakarta yang berupaya melakukan penghijauan di kawasan Monas selatan. Dia berujar, kawasan Monas selatan yang selama ini terbuka kekinian sudah hijau.
"Karena kawasan selatan Monas digunakan untuk tempat parkir di lapangan IRTI dan Lenggang Jakarta yang itu semua akan menjadi kawasan hijau yang selama ini terbuka menjadi hijau," kata dia.
Ketiga, semua tempat di kawasan Monas yang selama terbuka nantinya akan dilakukan vegetasi yakni, upaya penambahan pohon akan ditanam di Letter Box.
Baca Juga: Eks Staf Ahok soal Polemik LRT dan Monas: Gubernur Sekarang Kurang Dengar
"Ketiga, di tempat yang sekarang dirancang untuk menjadi arena terbuka, akan dikakukan penambahan vegetasi di Letter Box yang selama ini sudah ada Letter Box nya akan ditambahkan vegetasi tanaman pohon rindang. Itu akan dilakukan," jelas Anies.
Terakhir, nantinya Pemprov DKI Jakarta akan memberikan gambaran final terkait revitalisasi itu. Jika sudah, maka Pemprov DKI Jakarta akan menyodorkan ke Komisi Pengarah untuk kemudian disepakati.
"Keempat, Pemprov DKI akan segera atau Gubernur dalam hal ini menggambar secara final untuk kemudian nanti secara simpulan disepakati oleh komisi Pengarah. Jadi kesimpulan-kesimpulannya seperti itu," tutup Anies.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka sekaligus Menteri Sekretaris Negara Pratikno memanggil beberapa menteri dan pengamat untuk membahas polemik revitalisasi kawasan Monas, Senin (27/1/2020) lalu.
Pratikno mengatakan dalam pertemuan tersebut hanya meminta masukan dari berbagai pihak.
Adapun keputusan terkait kebijakan revitalisasi Monas akan dilakukan rapat terlebih dahulu dengan Komisi Pengarah. Pratikno mengatakan pihaknya juga sudah menerima surat pemberitahuan pelaksanaan revitalisasi Monas dari Sekretaris Daerah DKI, Saefullah.
Namun terkait perizinan pelaksanaan revitalisasi Monas, pihaknya akan menggelar rapat dengan Komisi Pengarah (Komrah) untuk menyetujui pelaksanaan revitalisasi Monas.
Berita Terkait
-
Anies Sulap RTH jadi Pusat Kuliner, Dulu Zaman Ahok Bukan untuk Bisnis
-
Eks Staf Ahok soal Polemik LRT dan Monas: Gubernur Sekarang Kurang Dengar
-
Ribut Revitalisasi Monas, Jubir PSI: Pohon Pule Lebih Murah dari Mahoni
-
Pohon Mahoni di Monas Ditebang Kini Diganti Pohon Pule, Ini Bedanya
-
Revitalisasi Monas Kembali Picu Polemik, Tagar #MisteriPohonMahoni Bergema
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha