Suara.com - Beberapa menteri di bawah koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan berkumpul di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020) pagi.
Pantauan Suara.com, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Kepala Badan Nasional dan Penganggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius hadir sekitar pukul 09.00 WIB menghadap Menkopolhukam Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan pertemuan yang digelar selama satu jam itu membahas pergerakan teroris lintas batas atau Foreign Terrorist Fighters (FTF).
"Menag, BNPT, Menlu, Menkumham, bahas teroris pelintas batas. FTF ya," kata Mahfud usai pertemuan.
Dia menyebut pertemuan itu kurang lebih membahas berbagai pandangan tentang pemulangan 600 Warga Negara Indonesia eks ISIS, namun belum ada keputusan yang diambil.
"Ya pokoknya dibicarakan dulu lah. Sekarang kan jadi perhatian publik kita bicarakan dulu. Kan lagi ramai orang boleh dipulangkan atau tidak. Ada yang mengatakan itu tidak boleh dipulangkan karena itu virus. Ada yang mengatakan seperti Pak Din Syamsudin, Komnas HAM mengatakan itu tugas negara untuk memulangkan mereka. Tapi, ada yang mengatakan bisa dong masa melindungi segelintir orang tapi mengancam 267 juta orang. Kayak gitu-gitu diskusinya tadi," ucapnya.
Sementara itu, menteri-menteri yang hadir dalam pertemuan ini enggan berkomentar kepada awak media, dengan alasan pernyataan hari ini hanya diucapkan Menkopolhukam Mahfud MD.
Untuk diketahui, rencana pemerintah untuk memulangkan WNI eks-ISIS menjadi polemik di kalangan warga. Pro-kontra pun mencuat hingga beberapa pejabat negara, politikus hingga alim ulama menanggapi rencana tersebut.
Bahkan, mantan anggota teroris yang telah bebas bersyarat ikut menyatakan ketidaksetujuan dengan wacana pemerintah tersebut yang dinilai terburu-buru.
Baca Juga: Jika WNI Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia, Ini 6 Potensi yang Bisa Terjadi
Berita Terkait
-
Jika WNI Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia, Ini 6 Potensi yang Bisa Terjadi
-
WNI Eks ISIS Tak Dipulangkan? Ini 5 Potensi Ancaman yang Patut Diwaspadai
-
Ogah Komentar Wacana Kepulangan WNI Eks ISIS, Menag: Gak Boleh lagi Ngomong
-
Tak Sepakat Eks Kombatan ISIS Dipulangkan, Ini Alasan Dosen UGM
-
Jika WNI Eks ISIS Diabaikan, Bahaya Ini Mengintai Indonesia
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
Survei KPAI: 35,9 Persen Anak Pernah Terima Menu MBG Mentah Hingga Basi
-
Roy Suryo Klaim Siap Diperiksa Sebagai Tersangka Ijazah Jokowi, Sindir Kasus Silfester Matutina
-
Langkah Mengejutkan Prabowo-Albanese: Apa Isi Perjanjian Keamanan Baru yang Mengguncang Kawasan
-
94 Juta Turis, 126 Miliar Euro: Spanyol Buktikan Pariwisata Bisa Jadi Mesin Transformasi Ekonomi
-
Mahfud MD Bantah Dirinya Pernah Sebut Ijazah Jokowi Asli: Itu Pelintiran dan Bohong
-
Cegah Kasus Keracunan MBG Berulang, BGN Wajibkan SPPG Punya Alat Ini
-
Detik-detik Jembatan Hongqi Hancur, Biaya Proyek Habiskan Dana Rp 21 M
-
Ortu Minta Prabowo Pulangkan Reynhard Sinaga, Apakah RI dan Inggris Punya Perjanjian Ekstradisi?
-
KPK Cecar Eks Direktur Kemenag Soal Pembagian Kuota Haji Hingga Penyediaan Layanan