Pemerintah Baru Mau Data WNI Eks ISIS, Pemulangan Belum Fix!

Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah akan melakukan pendataan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke Indonesia. Pasalnya, pemerintah kata Retno belum bisa memutuskan untuk memulangkan ratusan WNI eks ISIS.

"Kalau ditanya posisi kami sejauh ini adalah akan melakukan pendataan terlebih dahulu," ujar Retno di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Retno menuturkan pihaknya tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan terkait pemulangan WNI. Sebab menurutnya, pemerintah masih akan melakukan verifikasi karena banyak kesimpangsiuran data-data soal WNI eks ISIS. 

"Karena apa yang kami terima banyak sekali simpang siur jadi kami ingin verifikasi, itu saja yang dapat kami sampaikan," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua PBNU Said Aqil Siradj menolak keras wacana pemerintah memulangkan ratusan eks Jihadis ISIS ke tanah air.

"Saya beri masukan dengan tegas. Kami PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS itu," ujar Said seusai melakukan pertemuan dengan Menlu Retno di kantor PBNU.

Menurutnya, alasan PBNU menolak rencana pemerintah yang ingin memulangkan ratusan WNI eks ISIS karena mereka sudah menyatakan untuk tidak akan kembali ke tanah air.

Bahkan kata Said, ratusan WNI eks ISIS tersebut sudah membakar paspornya hingga berencana membunuh pejabat tinggi di Indonesia. Hal itu, kata dia berdasarkan rekaman video yang dikeluarkan ISIS.

"Kenapa? Mereka sudah datang ke sana dengan kemauan sendiri, setelah itu ramai-ramai membakar paspor sambil bilang ini paspor negara tagut," kata dia.

Baca Juga: Siang Ini, Jokowi Dikasih Pilihan Rencana Pemulangan WNI eks ISIS

"Saya enggak akan kembali dan di sini akan memperjuangkan Islam. Dan nanti kalau menang saya akan kembali dan saya bunuh Sutarman, Moeldoko, dan Banser. Kan video itu ada," sambungnya.

Kemudian kata Said ratusan WNI eks ISIS juga sudah menganggap ISIS sebagai negara. Tak hanya itu, kata Said, ratusan WNI eks ISIS juga sudah melepaskan diri sebagai WNI dan bergabung dengan negara lain.

"Kemudian ISIS mereka angkat sebagai sebuah negara. Mereka sudah buang (status) warga negara Indonesia dan bergabung dengan warga negara lain," kata dia.

Untuk diketahui, rencana pemerintah untuk memulangkan WNI eks-ISIS menjadi polemik di kalangan warga. Pro-kontra pun mencuat hingga beberapa pejabat negara, politikus hingga alim ulama menanggapi rencana tersebut.

Bahkan, mantan anggota teroris yang telah bebas bersyarat ikut menyatakan ketidaksetujuan dengan wacana pemerintah tersebut yang dinilai terburu-buru.