Suara.com - DPRD DKI Jakarta mencecar Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Iwan Hendri Wardhana soal rekomendasi Formula E di Monas. Pasalnya Iwan dianggap merahasiakan soal rekomendasi itu ke publik.
Hari ini, Komisi E menggelar rapat yang memanggil pihak-pihak terkait urusan rekomendasi di Monas. Rapat ini bertujuan mendengar keterangan dari para anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang pemberian rekomendasi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menyesalkan tindakan Iwan yang menutupi dengan alasan publik tak perlu tahu urusan dapur Disbud. Menurutnya, sikap Iwan itu tidak pantas.
"Kemudian direspons dengan menurut saya ini kurang pantes ya. Pak Iwan, bahwa itu urusan dapur kami, itu uang saya, uang kami, enggak usah ikut-ikut. Saya rasa itu komunikasi yang enggak baik," kata Zita dalam rapat Komisi E di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Zita mengatakan padahal meski Iwan mengklaim urusan dapurnya tidak boleh diketahui, nyatanya masih banyak masalah di dalamnya. Pasalnya, belakangan terungkap rekomendasi agar Formula E bisa berjalan di Monas ini memiliki banyak kejanggalan.
"Sudah dapur berantakan komen di media dapurnya benar. Kan ini enggak benar. Jadi mohon ini jadi catatan penting. Tolong statement di publik itu dijaga dengan baik," katanya.
Sekretaris Komisi E, Johnny Simanjuntak mengatakan pernyataan Iwan yang merahasiakan rekomendasi itu terlalu arogan. Menurutnya Iwan selaku Kepala Dinas hanya menggunakan uang APBD yang berasal dari rakyat, bukan kantong pribadinya.
"Karena itu uang publik maka publik harus dan pasti tau tentang kebijakan yang dibuat Pemerintah," kata Johnny.
Sebelumnya, Iwan menyatakan dalam surat rekomendasi yang diserahkan ke Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, tidak dinyatakan rekomendasi datang dari TACB. Ia meminta awak media memeriksa surat rekomendasi itu sebelum bertanya kepadanya.
Baca Juga: Ada Formula E, BMW Siap Boyong Mobil Listrik ke Indonesia
"Baca rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan. Tidak menyebut TACB maupun TSP. Baca lagi," katanya.
Tidak diketahui apakah surat yang dimaksud Iwan berbeda dengan yang diberikan Anies kepada Komisi Pengarah. Karena itu wartawan meminta bukti suratnya kepada Iwan.
Namun Iwan justru tak mau menunjukannya. Ia malah menyatakan rekomendasi itu adalah urusan "dapur" dan tidak boleh dibeberkan. Iwan juga meminta para jurnalis mencari sendiri surat itu.
"Ya jangan dong, dapur saya. Enak aja. Wah ini rekomendasi dapur saya. Pokoknya saya kasih ke Dinas Olahraga. Cari sendiri," ucapnya.
Ia juga menyebut publik tidak perlu mengetahui secara rinci proses penerbitan rekomendasi ini. Masyarakat hanya boleh memahami bahwa rekomendasi sudah sesuai aturan setelah ia sendiri selaku anak buah Aniesn menerbitkannya.
"Ya enggak boleh. Ini dapur, dapur saya. Apa yang kami bahas masa detilnya mau diomongin. Sudah posisinya kami memberikan rekomendasi," kata dia.
Berita Terkait
-
Kadisbud DKI Klaim Keluarkan Rekomendasi, Ketua DPRD: Belajar Aturan Dulu!
-
Ada Formula E, BMW Siap Boyong Mobil Listrik ke Indonesia
-
Balapan Formula E di Monas Bakal Diramaikan Lenong hingga Ondel-ondel
-
Ternyata Tidak Ada Pebalap Nasional Ikut Formula E 2020 di Monas
-
Dibiayai Ratusan Miliar, Trek Formula E Tak Hanya Sekali Pakai
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
Terkini
-
Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional
-
Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!
-
Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan
-
Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Diplomasi AS - Iran Memanas, Utusan Donald Trump Kejar Kesepakatan Damai di Qatar
-
Putusan MK Soal Pilkada Langsung Dinilai Beri Kepastian Hukum, Ini Alasannya
-
Prabowo Beri Kenaikan Pangkat Kehormatan untuk Purnawirawan Polisi, Termasuk Mantan Ajudan Soekarno
-
Lalu Lintas Tol Jakarta Pagi Ini Semrawut, Kecelakaan Beruntun hingga Contraflow Picu Kemacetan
-
Prabowo Beri Hormat ke Jokowi di HUT ke-80 Bhayangkara