Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi turut meluapkan emosinya karena Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Iwan Henry Wardhana enggan membeberkan rekomendasi penguaan Monas sebagai lintasan Formula E kepada publik.
Prasetio bahkan menganggap tindakan Iwan menghina anggota dewan.
Dalam rapat dengar pendapat di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Prasetio menganggap tindakan Iwan itu seperti menganggap urusan pemerintah sebagai kepentingan pribadi.
Ia meminta agar Iwan menarik ucapannya yang tak mau memberi tahu rekomendasi itu.
"Kok ucapannya bapak sebegitu hebatnya di media seakan-akan ini urusan perut bapak sendiri. Tolong ucapan itu di depan mata saya dan teman-teman tarik ucapannya itu," ujar Prasetio di ruang rapat komisi E DPRD DKI, Rabu (19/2/2020).
Prasetio mengaku tersinggung dengan sikap Kadis yang baru menjabat kurang lebih satu bulan itu. Ia merasa tersinggung karena baru kali ini karena tindakan Iwan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap anggota dewan.
"Saya baru ketemu ini baru jadi Kadis langsung sudah menghina dewan. Saya sebagai pimpinan di sini saya pribadi ya, saya tersinggung dengan ucapan bapak," jelasnya.
Politisi PDIP ini menekankan kepada Iwan agar tidak sekadar membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tanpa ada dasar yang jelas. Sambil menggebrak meja, ia meminta Iwan tidak takut dalam memberikan kritik kepada Anies jika ada kesalahan.
"Sebagai anak buahnya Gubernur kasih tau Kalau ada Gubernur ada salah kasih tahu. kasih tahu kan enggak salah," pungkasnya sambil menggebrak meja.
Baca Juga: Sindir Polemik Formula E, Sandiaga: Daripada Ribut Mending Balapan Gokart
Sebelumnya, Iwan menyatakan dalam surat yang diserahkan ke Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, tidak dinyatakan rekomendasi datang dari TACB. Ia meminta awak media memeriksa surat rekomendasi itu sebelum bertanya kepadanya.
"Baca rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan. Tidak menyebut TACB maupun TSP. Baca lagi," katanya.
Tidak diketahui apakah surat yang dimaksud Iwan berbeda dengan yang diberikan Anies kepada Komisi Pengarah. Karena itu wartawan meminta bukti suratnya kepada Iwan.
Namun Iwan justru tak mau menunjukannya. Ia malah menyatakan rekomendasi itu adalah urusan "dapur" dan tidak boleh dibeberkan. Iwan juga meminta para jurnalis mencari sendiri surat itu.
"Ya jangan dong, dapur saya. Enak aja. Wah ini rekomendasi dapur saya. Pokoknya saya kasih ke Dinas Olahraga. Cari sendiri," tuturnya.
Ia juga menyebut publik tidak perlu mengetahui secara rinci proses penerbitan rekomendasi ini. Masyarakat hanya boleh memahami bahwa rekomendasi sudah sesuai aturan setelah ia sendiri selaku anak buah Aniesn menerbitkannya.
Berita Terkait
-
Rahasiakan Rekomendasi Formula E, DPRD Semprot Kadisbud: Itu Uang Rakyat!
-
Buruk dari Hasil Survei, Anies Diminta Ikuti Gaya Kerja Ahok dan Jokowi
-
Balapan Formula E di Monas Bakal Diramaikan Lenong hingga Ondel-ondel
-
Hasil Riset: Penggemar Formula E di Indonesia Capai 3,3 Juta Orang
-
Finalisasi Rute Formula E 2020 Jakarta Dilakukan H-10 Balapan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?