Suara.com - Pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi dengan pemerintah Jepang terkait pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal Diamond Princess. Pasalnya, kapal tersebut masih berada di Pelabuhan Yokohama, Jepang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses negosiasi tidaklah mudah. Untuk itu, pemerintah masih berupaya bernegosiasi dengan Pemerintah Jepang untuk proses evakuasi 78 anak buah kapal (ABK) Diamond Princess.
"Tidak segampang itu diplomasi negoisasi. Tapi, kami akan berusaha secepat cepatnya untuk negoisasi ini," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020).
Saat ditanya lebih jauh soal bentuk negosiasi, Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan pada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efenddi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Sebab, banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang.
"Tanyakan ke Menko PMK dan Menkes, karena banyak hal. Karena masalahnya ini sudah menjalar ke banyak negara. Awalnya China, kemudian Korea juga, di Jepang, Iran, dan Italia," sambungnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut semua keputusan harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Semua keputusan harus hati-hati. Tidak boleh tergesa-gesa. Kita punya 267 juta penduduk RI yang harus dikalkulasi. Saya pesen ke menteri, ke Menko, hati-hati mengkalkulasi, seperti ke Natuna kemarin," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan pemerintah sudah memiliki dua opsi evakuasi bagi WNI di kapal Diamond Princess, yakni melalui jalur darat dan laut. Namun, dalam hal ini pemerintah tetap mempertimbangkan semua risiko-risikonya.
"Ada dua, jalur laut dan pesawat. Ada risiko dan hitung-hitungan semuanya. Pulaunya di mana juga belum. Jangan dianggap mudah," tutupnya.
Baca Juga: Keringat Dingin saat Konferensi Pers, Pejabat Iran Ternyata Positif Corona
Sebelumnya, WNI yang berada di kapal Diamond Princess berjumlah 78 orang. Mereka bekerja sebagai kru kapal Diamond Princess. Namun empat dari mereka dinyatakan positif terjangkit virus corona.
Termutakhir, jumlah tersebut bertambah menjadi 9 orang. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto seusai mendapat informasi dari Pemerintah Jepang.
Berita Terkait
-
217 Perkara Belum Diputus, Jokowi: Jumlah Terendah Sepanjang MA Berdiri
-
Jokowi Pastikan Tak Ada Reshuffle Menteri: Belum Berpikir ke Sana
-
Banyak Penolakan, Dalih Pemerintah Prioritaskan Evakuasi WNI di World Dream
-
Cerita WNI Awak Kapal Diamond Princess yang Bekerja di Tengah Wabah Corona
-
Belum Dievakuasi, Istana Tepis Isu Ingin Bunuh 74 WNI di Diamond Princess
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Ketua Majelis Hakim Heran, PT WKM Pasang Patok di Wilayah IUP Sendiri Malah Dituntut Pidana
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?