Suara.com - Oposisi Malaysia Pakatan Harapan akan menjegal Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melalui sidang parlemen yang sedianya dilakukan pada 9 Maret mendatang.
Dilansir dari kantor berita Anadolu, Pakatan Harapan mengakui telah mengantongi dukungan 112 anggota parlemen untuk meminta parlemen menggelar sidang khusus.
Jumlah ini selisih dua angka dari pernyataan PH sebelumnya yang mengaku memiliki dukungan 114 anggota parlemen.
"Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengukur dukungan Perdana Menteri dan mengakhiri gejolak politik yang telah mencengkeram bangsa pekan lalu," kata PH dalam pernyataannya.
PH dalam kesempatan ini juga mengumumkan sekretaris jenderal PKR Saifuddin Nasution sebagai kepala sekretaris barunya, menyusul pembelotan Saifuddin Abdullah yang memilih keluar dari partai pekan lalu.
Mahathir Mohamad, kandidat perdana menteri PH, sebelumnya menegaskan telah mengantongi suara mayoritas 114 ari total 222 suara parlemen untuk dapat dipilih sebagai perdana menteri.
Namun belakangan anggota parlemen Bukit Gantang Syed Abu Hussin Hafiz Syed Abdul Fasal dan anggota parlemen Sri Aman Masir Kujat menolak mendukung Mahathir, sehingga suara dukungan bagi Mahathir turun jadi 112.
Azmi Hasan, pengamat politik dari Universitas Teknologi Malaysia, mengakui parlemen di negaranya dapat menurunkan kursi perdana menteri jika mendapat dukungan mayoritas.
Namun, kata dia, hal tersebut tidak serta merta dapat menurunkan kursi PM karena tetap harus mendapat persetujuan kepala parlemen.
Baca Juga: Ditunjuk Jadi PM Malaysia, Ini Dia Sosok Muhyiddin Yassin
“Jadi kemungkinan untuk dia diturunkan tetap ada,” ujar Azmi kepada Anadolu Agency.
Azmi mengatakan Muhyiddin tidak akan berdiam diri merespons manuver kelompok oposisi.
Muhyiddin pun dapat mengusulkan pergantian ketua parlemen jika berpihak kepada Mahathir, untuk mengamankan posisinya.
Untuk itu, Azmi memprediksi Muhyiddin akan mengusulkan kepada raja pembubaran parlemen sebelum akhirnya menggelar pemilihan untuk mencari anggota baru.
“Kemungkinan besar Muhyiddin akan mengusulkan dilantiknya ketua parlemen baru untuk menolak usulan pergantian perdana menteri,” ujar Azmi.
Berita Terkait
-
Dapat Ucapan Selamat dari Jokowi, Muhyiddin: Kagum dengan Kejayaan Bapak
-
Ditunjuk Jadi PM Malaysia, Ini Dia Sosok Muhyiddin Yassin
-
Muhyiddin Yassin Jadi Perdana Menteri Malaysia Pengganti Mahathir
-
Malaysia Umumkan Pasien Baru Corona, Salah Satunya Habis dari Indonesia
-
Membabi Buta! Pria Ngamuk, Ibu Sendiri Dilempar Parang
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!