KPK Ingin Harun Masiku Disidang In Absentia, Pukat UGM: Tak Ada Alasan Kuat

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan untuk mengadili tersangka Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dalam kasus perkara suap PAW Anggota DPR RI melalui mekanisme persidangan in absentia.

Menanggapi hal itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat FH UGM) Yogyakarta Zaenur Rohman mencurigai langkah lembaga antirasuah tersebut untuk menutupi keterlibatan pihak -pihak lain dalam kasus tersebut.

"Ya, saya curiga bahwa Harun Masiku ingin diadili secara in absentia. Terbuka kemungkinan untuk menutupi keterlibatan pihak-pihak tertentu," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (6/3/2020).

Menurut Zaenur, dalam Undang-undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 memang diatur proses mengadili seorang tanpa dihadiri terdakwa atau in absentia. Anehnya, menurut Zaenur, tujuan utama mekanisme persidangan in absentia untuk pengembalian sejumlah aset rekoveri.

"Nah, jadi untuk kasus Harun Masiku tak ada kekayaan negara yang ingin dikejar. Yang ingin dikejar adalah keterlibatan Harun Masiku beserta pihak-pihak lain. Sehingga orientasi untuk pidana badan itu tetap penting," katanya.

Lantaran itu, Zaenur menganggap KPK salah langkah bila mengadili Harun melalui mekanisme peradilan in absentia. Lantaran perkara menjerat Harun mengenai suap PAW Anggota DPR RI Fraksi Caleg PDI Perjuangan.

"Itu tak memiliki alasan yang kuat, tak memiliki basis alasan yang kuat karena bukan persoalan negara yang ingin dikembalikan, yang sedang ingin dipulihkan," tutur Zaenur.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron buka peluang akan mempersidangkan kasus suap PAW Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan tanpa dihadiri Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

In absentia sendiri dalam hukum, proses dalam mengadili seseorang persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa yang melakukan perkara.

Baca Juga: Soal Sidang In Absentia, ICW: Bukti KPK Tak Serius Tangkap Harun Masiku

"Kalau pun kemudian seandainya tak tertangkap sampai hari kami melimpahkan ke pengadilan, tak menutup kemungkinan sekali lagi itu tetap kami lanjutkan dengan proses persidangan in absentia," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu 8 Januari 2020. Dalam tangkap tangan tersebut, Harun Masiku dinyatakan lepas dari penangkapan. Bahkan, hingga kini, keberadaan Harun masih misterius sejak dilaporkan telah kembali ke Indonesia dari Singapura setelah sehari KPK menangkap Wahyu.

KPK sudah dibantu aparat kepolisian seluruh Polda se-Indonesia untuk menangkap Harun. Namun, kenyataannya masih nihil.