Suara.com - Juru Bicara Penanganan virus corona atau Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penerbangan di tiga negara epicentrum baru pusat penyebaran virus corona.
Tiga negara episentrum baru tersebut yakni Iran, Italia dan Korea Selatan.
"Pemerintah menetapkan kebijakan tentang pembatasan penerbangan dari tiga negara episentrum. Ini yang sudah dinyatakan oleh pemerintah," Yurianto di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu (7/3/2020)
Yurianto menuturkan pembatasan tersebut bersifat sementara dan tidak seterusnya. Nantinya kebijakan tersebut akan dicabut jika wilayah-wilayah yang ada di tiga negara tersebut sudah dinyatakan aman dan tidak ada penularan virus corona.
"Paling penting dipahami pembatasan ini sementara tidak seterusnya, dinamikanya adalah tergantung dari apakah wilayah tersebut sudah tidak ada penularan lagi, apakah wilayah tersebut dinyatakan terkendali dan aman terkait penyebaran covid ini," kata dia.
Yurianto mengatakan kebijakan pembatasan penerbangan atau larangan masuk ke Indonesia di Iran yakni dari Kota Tehran, Gilan dan Qom. Kemudian di Italia yakni dari kota Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche dan Piedmont.
Sementara di Korea Selatan yakni dari Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do. Yurianto menyebut pihaknya mengizinkan dari luar wilayah tersebut jika membawa sertifikat kesehatan bebas corona.
"Ini sementara kita larang. Selain itu masih diizinkan dengan bawa sertifikat kesehatan dan masuk ke Indonesia akan tetap diberlakukan karantina," ucap dia.
Tak hanya itu, Yurianto menyebut pembatasan penerbangan ke Indonesia juga berlaku bagi WNI yang tinggal di kota tersebut atau berada dari tiga negara tersebut.
Baca Juga: 5 Fakta Menarik Puteri Indonesia 2020, Sarjana Hukum yang Suka Traveling
Mereka yang datang dari negara tersebut tetap diterima dengan membawa sertifikat otoritas setempat.
"Artinya Ini juga berlaku untuk WNI yang tinggal di kota itu jadi bukan untuk warga kota itu saja. Siapapun warga negara lain yang tinggal di kota itu, itu yang kita dilarang. Kota lain tetap diizinkan tetapi harus ada sertifikat otoritas setempat Ini syarat mutlak kita berkaitan terima kedatangan mereka dari tanah air kita. Tetap dilakukan prosedur kekarantinaan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check