Pimpinan KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Buronan Nurhadi

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango hadir langsung dalam sidang perdana gugatan praperadilan jilid II eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi pada Senin (9/3/2020).

Dia berpendapat, permohonan praperadilan Nurhadi tidak diterima hakim.

Pantauan Suara.com, Nawawi hadir pada sidang yang digelar pukul 13.30 WIB.

Dia menggunakan kemeja putih, namun ia tidak duduk di jejeran kursi termohon melainkan langsung duduk di kursi hadirin.

Saat dikonfirmasi, Nawawi mengaku tidak ada hal khusus terkait kehadirannya di ruang sidang, dia mengaku hanya memberikan dukungan kepada tim hukum KPK.

"Cuma memberi dukungan saja. Paling tidak, menunjukkan keseriusan pimpinan mengawal proses hukum perkara ini," kata Nawawi usai sidang, Senin (9/3/2020).

Dalam kasus ini, Nawawi berpendapat seharusnya hakim menolak permohonan praperadilan Nurhadi sebab dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang praperadilan, hakim dianjurkan menolak gugatan praperadilan jika seseorang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"SEMA itu kan Nomor 1 Tahun 2018 kalau tak keliru. Seyogyanya tidak menerima praperadilan yang diajukan oleh mereka yang susah dalam status DPO. Kalau seandainya disebutkan, jadi di situ kalau sudah didaftarkan lebih dahulu baru di-DPO-kan sebaiknya dinyatakan tidak dapat diterima," ucapnya.

Sebagai informasi, buronan KPK, Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Baca Juga: Balas Kunjungan Firli Cs, 7 Pimpinan MPR Sambangi KPK

Nurhadi diduga menerima suap sebesar Rp 33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiyono yang diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT yang berperkara di MA.

Sebelumnya, Nurhadi juga telah mengajukan gugatan praperadilan, namun ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim menilai bahwa KPK telah melakukan penetapan status tersangka melalui mekanisme hukum yang sah.