Suara.com - Dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah menyita perhatian warganet.
Tagar #BongkarKorupsiDP0Rupiah turut menjadi topik populer di jejaring sosial Twitter.
Kekesalan warga Jakarta atas program Rumah DP 0 Rupiah kini bertambah, sejak munculnya dugaan korupsi dalam pengadaan tanah tempat dibangunnya program perumahan rakyat tersebut.
Program Rumah DP 0 Rupiah merupakan salah satu program kerja unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan. Program ini menawarkan rumah rakyat dengan uang muka 0 rupiah.
Sejatinya, program ini digagas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mantan wakil Gubernur Jakarta pada saat Pilkada 2017 lalu, untuk membantu warga yang belum memiliki rumah tinggal.
Namun, dalam pelaksanaannya, program rumah DP 0 Rupiah ini tak cukup laris. Pasalnya, meski menawarkan DP nol persen atau 0 rupiah, skema pembayaran cicilannya cukup menyulitkan warga kelas bawah Jakarta yang menjadi target pemasaran.
Cicilan bulanan yang mencapai separuh dari UMP yang diterima warga Jakarta dinilai masih belum menjangkau kalangan menengah ke bawah.
Kekinian, warga dibuat terkejut dengan adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh perusahaan pemenang tender pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah.
PD Sarana Jaya merupakan perusahaan properti yang menangani proyek-proyek Ibu Kota, salah satunya adalah pembangunan Rupah DP 0 Rupiah ini.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Maaf Ngopi Bareng Menteri di Guiding Block Tunanetra
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah memanggil beberapa pihak PD Sarana Jaya terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sepanjang tahun 2018 hingga 2020.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan pemanggilan tersebut. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan.
Sementara itu, Dirut PD Saran Jaya, Yoory C Pinintoan juga membenarkan panggilan pemeriksaan tersebut. Yorry menuturkan bahwa pemeriksaan bukan hanya mengenai pembelian tanah untuk Rumah DP 0 Rupah saja.
"Iya bukan hanya DP 0 Rupiah." ujar Yoory.
Kasus tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Termasuk politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli.
Romli menulis melalui Twitter-nya bahwa program Rumah DP 0 Rupiah adalah program gagal, dan kini terendus bau korupsi. Romli pun turut menyindir Gubernur Anies Baswedan terkait persoalan ini.
Berita Terkait
-
Penuh Haru, Foto Pasien Covid-19 dan Dokter Menikmati Senja Viral di China
-
Sebut Rumah DP Rp 0 Bau Korupsi, Politisi PSI: Anies Gak Bisa Tidur Nyenyak
-
Hakim Ketua Sakit, Sidang Putusan Class Action Banjir Jakarta 2020 Ditunda
-
Berharap Menangi Gugatan, Pengacara Korban Banjir: Buat Pembelajaran Anies
-
Anies Digugat Korban Banjir, Sidang Putusan Class Action Digelar Hari Ini
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik