Suara.com - Dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah menyita perhatian warganet.
Tagar #BongkarKorupsiDP0Rupiah turut menjadi topik populer di jejaring sosial Twitter.
Kekesalan warga Jakarta atas program Rumah DP 0 Rupiah kini bertambah, sejak munculnya dugaan korupsi dalam pengadaan tanah tempat dibangunnya program perumahan rakyat tersebut.
Program Rumah DP 0 Rupiah merupakan salah satu program kerja unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan. Program ini menawarkan rumah rakyat dengan uang muka 0 rupiah.
Sejatinya, program ini digagas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mantan wakil Gubernur Jakarta pada saat Pilkada 2017 lalu, untuk membantu warga yang belum memiliki rumah tinggal.
Namun, dalam pelaksanaannya, program rumah DP 0 Rupiah ini tak cukup laris. Pasalnya, meski menawarkan DP nol persen atau 0 rupiah, skema pembayaran cicilannya cukup menyulitkan warga kelas bawah Jakarta yang menjadi target pemasaran.
Cicilan bulanan yang mencapai separuh dari UMP yang diterima warga Jakarta dinilai masih belum menjangkau kalangan menengah ke bawah.
Kekinian, warga dibuat terkejut dengan adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh perusahaan pemenang tender pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah.
PD Sarana Jaya merupakan perusahaan properti yang menangani proyek-proyek Ibu Kota, salah satunya adalah pembangunan Rupah DP 0 Rupiah ini.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Maaf Ngopi Bareng Menteri di Guiding Block Tunanetra
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah memanggil beberapa pihak PD Sarana Jaya terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sepanjang tahun 2018 hingga 2020.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan pemanggilan tersebut. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan.
Sementara itu, Dirut PD Saran Jaya, Yoory C Pinintoan juga membenarkan panggilan pemeriksaan tersebut. Yorry menuturkan bahwa pemeriksaan bukan hanya mengenai pembelian tanah untuk Rumah DP 0 Rupah saja.
"Iya bukan hanya DP 0 Rupiah." ujar Yoory.
Kasus tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Termasuk politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli.
Romli menulis melalui Twitter-nya bahwa program Rumah DP 0 Rupiah adalah program gagal, dan kini terendus bau korupsi. Romli pun turut menyindir Gubernur Anies Baswedan terkait persoalan ini.
Berita Terkait
-
Penuh Haru, Foto Pasien Covid-19 dan Dokter Menikmati Senja Viral di China
-
Sebut Rumah DP Rp 0 Bau Korupsi, Politisi PSI: Anies Gak Bisa Tidur Nyenyak
-
Hakim Ketua Sakit, Sidang Putusan Class Action Banjir Jakarta 2020 Ditunda
-
Berharap Menangi Gugatan, Pengacara Korban Banjir: Buat Pembelajaran Anies
-
Anies Digugat Korban Banjir, Sidang Putusan Class Action Digelar Hari Ini
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless