Suara.com - Dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah menyita perhatian warganet.
Tagar #BongkarKorupsiDP0Rupiah turut menjadi topik populer di jejaring sosial Twitter.
Kekesalan warga Jakarta atas program Rumah DP 0 Rupiah kini bertambah, sejak munculnya dugaan korupsi dalam pengadaan tanah tempat dibangunnya program perumahan rakyat tersebut.
Program Rumah DP 0 Rupiah merupakan salah satu program kerja unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan. Program ini menawarkan rumah rakyat dengan uang muka 0 rupiah.
Sejatinya, program ini digagas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mantan wakil Gubernur Jakarta pada saat Pilkada 2017 lalu, untuk membantu warga yang belum memiliki rumah tinggal.
Namun, dalam pelaksanaannya, program rumah DP 0 Rupiah ini tak cukup laris. Pasalnya, meski menawarkan DP nol persen atau 0 rupiah, skema pembayaran cicilannya cukup menyulitkan warga kelas bawah Jakarta yang menjadi target pemasaran.
Cicilan bulanan yang mencapai separuh dari UMP yang diterima warga Jakarta dinilai masih belum menjangkau kalangan menengah ke bawah.
Kekinian, warga dibuat terkejut dengan adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh perusahaan pemenang tender pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah.
PD Sarana Jaya merupakan perusahaan properti yang menangani proyek-proyek Ibu Kota, salah satunya adalah pembangunan Rupah DP 0 Rupiah ini.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Maaf Ngopi Bareng Menteri di Guiding Block Tunanetra
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah memanggil beberapa pihak PD Sarana Jaya terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sepanjang tahun 2018 hingga 2020.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan pemanggilan tersebut. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan.
Sementara itu, Dirut PD Saran Jaya, Yoory C Pinintoan juga membenarkan panggilan pemeriksaan tersebut. Yorry menuturkan bahwa pemeriksaan bukan hanya mengenai pembelian tanah untuk Rumah DP 0 Rupah saja.
"Iya bukan hanya DP 0 Rupiah." ujar Yoory.
Kasus tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Termasuk politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli.
Romli menulis melalui Twitter-nya bahwa program Rumah DP 0 Rupiah adalah program gagal, dan kini terendus bau korupsi. Romli pun turut menyindir Gubernur Anies Baswedan terkait persoalan ini.
Berita Terkait
- 
            
              Penuh Haru, Foto Pasien Covid-19 dan Dokter Menikmati Senja Viral di China
 - 
            
              Sebut Rumah DP Rp 0 Bau Korupsi, Politisi PSI: Anies Gak Bisa Tidur Nyenyak
 - 
            
              Hakim Ketua Sakit, Sidang Putusan Class Action Banjir Jakarta 2020 Ditunda
 - 
            
              Berharap Menangi Gugatan, Pengacara Korban Banjir: Buat Pembelajaran Anies
 - 
            
              Anies Digugat Korban Banjir, Sidang Putusan Class Action Digelar Hari Ini
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid