Suara.com - Munculnya dugaan adanya korupsi dalam program rumah DP Rp 0 menuai polemik.
Terkait hal ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan selaku penggarap program ini.
Meski demikian, pemanggilan ini masih belum bisa terwujud. Pasalnya rencana ini mendapat penolakan dari kubu pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini diungkap oleh anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak.
Menurutnya, pembicaraan di komisinya itu menjadi alot karena adanya pertentangan.
"Belum ada titik temu pembicaraan antara anggota komisi B fraksi pendukung Anies dengan anggota Komisi B lainnya,” ujar anggota Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).
Karena itu, Komisi B masih belum bisa menindaklanjuti soal rapat dengar pendapat ini. Ia meminta agar pimpinan komisi lebih gencar untuk membahas rapat.
"Masih sulit untuk bisa rapat, kami akan minta pimpinan Komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat,” ujarnya.
Meski masih memiliki perdebatan di internalnya, Gilbert meyakini pemanggilan akan dilakukan secepatnya. Nantinya ia akan segera meminta keterangan mendalam dari Yoory.
Baca Juga: Anak Buah Anies Diperiksa Polisi, Publik Serukan #BongkarKorupsiDP0Rupiah
"Belum tahu kapan, tapi segera (dilakukan pemanggilan),” katanya.
Ia juga menilai persoalan yang menimpa program unggulan Anies saat kampanye ini tak boleh dianggap enteng. Terdapat juga indikasi adanya oknum yang ikut bermain dalam kasus ini.
"Kami belum tahu jelas uraian masalahnya. Kami tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius,” kata dia.
Program rumah DP Rp 0 yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai masalah. Kali ini kepolisian menduga adanya indikasi korupsi dalam kebijakan itu.
Belakangan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan pemanggilan terhadap PD Sarana Jaya, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program ini.
Pihak Sarana Jaya lantas membenarkan soal adanya pengusutan dari kepolisian itu. Beberapa orang karyawan telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Berita Terkait
-
Kasus Dugaan Korupsi di Rumah DP Rp 0, Sarana Jaya: Bisa Ditanya ke Polisi
-
Anak Buah Diperiksa Polisi, Rumah DP Rp 0 Anies Diduga Berbau Korupsi
-
Sebut Rumah DP Rp 0 Bau Korupsi, Politisi PSI: Anies Gak Bisa Tidur Nyenyak
-
Anies Pecat Kadis Perumahan, Alasannya: Rumah DP 0 Rupiah Tidak Laku
-
Anggaran Rumah DP 0 Rupiah Anies Dipangkas Jadi Rp 500 Miliar
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis
-
Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu