Suara.com - Munculnya dugaan adanya korupsi dalam program rumah DP Rp 0 menuai polemik.
Terkait hal ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan selaku penggarap program ini.
Meski demikian, pemanggilan ini masih belum bisa terwujud. Pasalnya rencana ini mendapat penolakan dari kubu pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini diungkap oleh anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak.
Menurutnya, pembicaraan di komisinya itu menjadi alot karena adanya pertentangan.
"Belum ada titik temu pembicaraan antara anggota komisi B fraksi pendukung Anies dengan anggota Komisi B lainnya,” ujar anggota Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).
Karena itu, Komisi B masih belum bisa menindaklanjuti soal rapat dengar pendapat ini. Ia meminta agar pimpinan komisi lebih gencar untuk membahas rapat.
"Masih sulit untuk bisa rapat, kami akan minta pimpinan Komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat,” ujarnya.
Meski masih memiliki perdebatan di internalnya, Gilbert meyakini pemanggilan akan dilakukan secepatnya. Nantinya ia akan segera meminta keterangan mendalam dari Yoory.
Baca Juga: Anak Buah Anies Diperiksa Polisi, Publik Serukan #BongkarKorupsiDP0Rupiah
"Belum tahu kapan, tapi segera (dilakukan pemanggilan),” katanya.
Ia juga menilai persoalan yang menimpa program unggulan Anies saat kampanye ini tak boleh dianggap enteng. Terdapat juga indikasi adanya oknum yang ikut bermain dalam kasus ini.
"Kami belum tahu jelas uraian masalahnya. Kami tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius,” kata dia.
Program rumah DP Rp 0 yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai masalah. Kali ini kepolisian menduga adanya indikasi korupsi dalam kebijakan itu.
Belakangan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan pemanggilan terhadap PD Sarana Jaya, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program ini.
Pihak Sarana Jaya lantas membenarkan soal adanya pengusutan dari kepolisian itu. Beberapa orang karyawan telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Memang betul kami memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu dan sudah ada beberapa yang dimintai keterangan juga,” ujar Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer saat dikonfirmasi, Selasa.
Berita Terkait
-
Kasus Dugaan Korupsi di Rumah DP Rp 0, Sarana Jaya: Bisa Ditanya ke Polisi
-
Anak Buah Diperiksa Polisi, Rumah DP Rp 0 Anies Diduga Berbau Korupsi
-
Sebut Rumah DP Rp 0 Bau Korupsi, Politisi PSI: Anies Gak Bisa Tidur Nyenyak
-
Anies Pecat Kadis Perumahan, Alasannya: Rumah DP 0 Rupiah Tidak Laku
-
Anggaran Rumah DP 0 Rupiah Anies Dipangkas Jadi Rp 500 Miliar
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!