Suara.com - Politisi dari Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut kebijakan pengurangan transportasi yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah langkah yang blunder.
Pasalnya akibat pengurangan armada, pembatasan jumlah penumpang, dan pengurangan jam operasional, terjadi penumpukan penumpang di sejumlah titik yang mengakibatkan masyarakat Jakarta saling berdesak-desakan.
Ferdinand menilai kebijakan yang diberlakukan oleh Anies sejak hari Senin (16/3/2020) itu justru membuat upaya pencegahan virus corona menjadi amburadul.
"Kebijakan Blunder Transportasi Anies Berujung Amburadul," tulis Ferdinand via akun Twitter-nya @FerdinandHaean2 menyadur sebuah judul berita media online.
Ia menganggap keputusan tersebut adalah suatu kesalahan di tengah krisis virus corona di Indonesia. Ia juga meminta kepada publik agar tak terus menerus memuji Anies.
"Harus diakui bahwa kebijakan mengurangi armada itu adalah sebuah kesalahan. Jangan dipuji teruslah!" katanya.
Melihat hal ini, banyak warganet yang bereaksi. Sebagian menyatakan sependapat namun tak sedikit juga yang tampak geram dengan cuitan Ferdinand.
Hal itu seperti diungkapkan oleh pengguna Twitter @ISyzea.
"Kesalahan? Masyarakat dan korporasi yang tidak mengindahkan imbauan presiden dan gubernur. Jelas-jelas kondisi darurat corona kenapa gak ambil kebijakan kerja di rumah?" tulisnya.
Baca Juga: Usai Bertemu Menteri Belanda, Wagub Emil Lakukan Tes Corona, Ini Hasilnya
"Gak capek ya nyerang Anies terus? Pansos atau caper bang?" tulis @Putie_bahara.
Guna meminimalisir penularan virus corona atau COVID-19, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan kebijakan pengurangan transportasi baik dari segi jumlah unit, jam operasional, dan kapasitas penumpang pada Senin (16/3/2020). Namun, yang terjadi justru penumpukan hingga membuat penumpang saling berdesak-desak. Ini meningkatkan resiko penularan virus karena tidak sejalan dengan konsep 'Social Distancing' yang dianjurkan oleh pemerintah.
Soal Antrean TransJakarta, Yunarto: Logika Apa yang Dipakai Pemprov DKI?
Bos Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya menyesalkan antrean penumpang TransJakarta yang mengular sampai jalan raya.
Antrean panjang itu terjadi karena PT TransJakarta membatasi jam operasional bus sebagai upaya pencegahan pandemi virus corona Covid-19.
Namun menurut Yunarto, kebijakan tersebut tidak logis, sehingga ia mempertanyakan sikap yang diambil Pemprov DKI Jakarta.
Berita Terkait
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Apa Kata Warga?
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Pemprov DKI Sulit Penuhi Subsidi Transjakarta Setelah DBH Dipangkas Pusat, Kini Tarifnya Bakal Naik
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?