Suara.com - Politisi dari Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut kebijakan pengurangan transportasi yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah langkah yang blunder.
Pasalnya akibat pengurangan armada, pembatasan jumlah penumpang, dan pengurangan jam operasional, terjadi penumpukan penumpang di sejumlah titik yang mengakibatkan masyarakat Jakarta saling berdesak-desakan.
Ferdinand menilai kebijakan yang diberlakukan oleh Anies sejak hari Senin (16/3/2020) itu justru membuat upaya pencegahan virus corona menjadi amburadul.
"Kebijakan Blunder Transportasi Anies Berujung Amburadul," tulis Ferdinand via akun Twitter-nya @FerdinandHaean2 menyadur sebuah judul berita media online.
Ia menganggap keputusan tersebut adalah suatu kesalahan di tengah krisis virus corona di Indonesia. Ia juga meminta kepada publik agar tak terus menerus memuji Anies.
"Harus diakui bahwa kebijakan mengurangi armada itu adalah sebuah kesalahan. Jangan dipuji teruslah!" katanya.
Melihat hal ini, banyak warganet yang bereaksi. Sebagian menyatakan sependapat namun tak sedikit juga yang tampak geram dengan cuitan Ferdinand.
Hal itu seperti diungkapkan oleh pengguna Twitter @ISyzea.
"Kesalahan? Masyarakat dan korporasi yang tidak mengindahkan imbauan presiden dan gubernur. Jelas-jelas kondisi darurat corona kenapa gak ambil kebijakan kerja di rumah?" tulisnya.
Baca Juga: Usai Bertemu Menteri Belanda, Wagub Emil Lakukan Tes Corona, Ini Hasilnya
"Gak capek ya nyerang Anies terus? Pansos atau caper bang?" tulis @Putie_bahara.
Guna meminimalisir penularan virus corona atau COVID-19, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan kebijakan pengurangan transportasi baik dari segi jumlah unit, jam operasional, dan kapasitas penumpang pada Senin (16/3/2020). Namun, yang terjadi justru penumpukan hingga membuat penumpang saling berdesak-desak. Ini meningkatkan resiko penularan virus karena tidak sejalan dengan konsep 'Social Distancing' yang dianjurkan oleh pemerintah.
Soal Antrean TransJakarta, Yunarto: Logika Apa yang Dipakai Pemprov DKI?
Bos Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya menyesalkan antrean penumpang TransJakarta yang mengular sampai jalan raya.
Antrean panjang itu terjadi karena PT TransJakarta membatasi jam operasional bus sebagai upaya pencegahan pandemi virus corona Covid-19.
Namun menurut Yunarto, kebijakan tersebut tidak logis, sehingga ia mempertanyakan sikap yang diambil Pemprov DKI Jakarta.
Berita Terkait
-
Belajar Ikhlas dari Macet: Psikologi Bertahan Hidup di Jalanan Jakarta
-
Transportasi Publik Belum Jadi Layanan Dasar, ITDP Dorong Penguatan Kebijakan Nasional
-
Revitalisasi MRT Bundaran HI, Lalu Lintas Thamrin Direkayasa hingga Akhir Mei 2026
-
Sebut Rencana Pramono Anung Ini 'Lucu', Kevin Wu PSI: Rakyat Bisa Antipati ke Partai Politik
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru