Suara.com - Politisi dari Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut kebijakan pengurangan transportasi yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah langkah yang blunder.
Pasalnya akibat pengurangan armada, pembatasan jumlah penumpang, dan pengurangan jam operasional, terjadi penumpukan penumpang di sejumlah titik yang mengakibatkan masyarakat Jakarta saling berdesak-desakan.
Ferdinand menilai kebijakan yang diberlakukan oleh Anies sejak hari Senin (16/3/2020) itu justru membuat upaya pencegahan virus corona menjadi amburadul.
"Kebijakan Blunder Transportasi Anies Berujung Amburadul," tulis Ferdinand via akun Twitter-nya @FerdinandHaean2 menyadur sebuah judul berita media online.
Ia menganggap keputusan tersebut adalah suatu kesalahan di tengah krisis virus corona di Indonesia. Ia juga meminta kepada publik agar tak terus menerus memuji Anies.
"Harus diakui bahwa kebijakan mengurangi armada itu adalah sebuah kesalahan. Jangan dipuji teruslah!" katanya.
Melihat hal ini, banyak warganet yang bereaksi. Sebagian menyatakan sependapat namun tak sedikit juga yang tampak geram dengan cuitan Ferdinand.
Hal itu seperti diungkapkan oleh pengguna Twitter @ISyzea.
"Kesalahan? Masyarakat dan korporasi yang tidak mengindahkan imbauan presiden dan gubernur. Jelas-jelas kondisi darurat corona kenapa gak ambil kebijakan kerja di rumah?" tulisnya.
Baca Juga: Usai Bertemu Menteri Belanda, Wagub Emil Lakukan Tes Corona, Ini Hasilnya
"Gak capek ya nyerang Anies terus? Pansos atau caper bang?" tulis @Putie_bahara.
Guna meminimalisir penularan virus corona atau COVID-19, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan kebijakan pengurangan transportasi baik dari segi jumlah unit, jam operasional, dan kapasitas penumpang pada Senin (16/3/2020). Namun, yang terjadi justru penumpukan hingga membuat penumpang saling berdesak-desak. Ini meningkatkan resiko penularan virus karena tidak sejalan dengan konsep 'Social Distancing' yang dianjurkan oleh pemerintah.
Soal Antrean TransJakarta, Yunarto: Logika Apa yang Dipakai Pemprov DKI?
Bos Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya menyesalkan antrean penumpang TransJakarta yang mengular sampai jalan raya.
Antrean panjang itu terjadi karena PT TransJakarta membatasi jam operasional bus sebagai upaya pencegahan pandemi virus corona Covid-19.
Namun menurut Yunarto, kebijakan tersebut tidak logis, sehingga ia mempertanyakan sikap yang diambil Pemprov DKI Jakarta.
Berita Terkait
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Apa Kata Warga?
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Pemprov DKI Sulit Penuhi Subsidi Transjakarta Setelah DBH Dipangkas Pusat, Kini Tarifnya Bakal Naik
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
Terkini
-
Momen Bupati Lampung Tengah Goda Jurnalis yang Tanya Kasus: Kamu Cantik Hari Ini
-
Ada Korban Bencana Sumatera Masih Hilang, Pakar UGM Desak Integrasi Drone dan AI dalam Operasi SAR
-
Di Sidang, Laras Faizati Ucap Terima Kasih ke Mahfud MD, Minta Semua Aktivis Dibebaskan
-
Tangis Laras Faizati Pecah di Pengadilan, Merasa 'Diselamatkan' Saksi Ahli UI
-
KPK Umumkan 3 Tersangka Baru Kasus Pemerasan Kemnaker, Ada Nama Sesditjen Binwasnaker K3
-
Heboh 'Patungan Beli Hutan', DPR Minta Pemerintah Berbenah dan Lakukan 3 Hal Ini
-
Pakar Top UGM hingga IPB Turun Tangan Usut Banjir Sumatra, Izin Perusahaan di Ujung Tanduk
-
KPK Bongkar Aliran Dana Suap Bupati Lampung Tengah: Rp5,25 Miliar untuk Lunasi Utang Kampanye
-
Tanggapi Gerakan Patungan Beli Hutan, Anggota DPR PKS: Ini Tamparan Publik Bagi Pemerintah
-
Waspada Bencana di Selatan Jawa Hingga NTT Akibat Cuaca Ekstrem 'Siklon Senyar'