Kekebalan massal artinya sebagian besar penduduk akan terkena sebuah penyakit dan kemudian mereka sembuh dan menjadi kebal karenanya.
Dengan itu penyebaran menjadi berkurang karena semakin sedikit mereka yang terinfeksi oleh virus tersebut.
Ini dianggap sebagai salah satu cara memerangi pademik, selain dengan memisahkan orang per orang, melakukan pemeriksaan dan melacak pergerakan orang dan juga membuat vaksin.
Para sejarawan mengatakan, gelombang kedua pandemik flu di Spanyol di tahun 1918 menimbulkan korban paling besar, karena ketika di gelombang pertama, hanya sedikit orang yang memiliki kekebalan.
Sir Patrick Vallance, kepala penasehat masalah sains di Inggris mengatakan, kekebalan massal akan mencegah bila virus corona menghilang dan kemudian muncul lagi.
Sir Patrick mengatakan, sekitar 60 persen warga Inggris atau sekitar 36 juta orang harus tertular Covid-19 untuk membuat cara ini bekerja.
Setelah muncul pernyataan tersebut, pemerintah Inggris mengatakan tidak mendukung pendekatan tersebut setelah munculnya berbagai kecaman dari para ilmuwan.
"Herd immunity [kekebalan massal] bukanlah tujuan atau kebijakan kami. Itu adalah konsep ilmiah. Kebijakan kami adalah melindungi warga dan mengalahkan virus," kata Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock.
Bisakah memerangi virus corona?
Baca Juga: Pandemi Corona Masih Berjalan, Warga Disarankan Tunda Perjalanan Mudik
Para ilmuwan dengan cepat menyampaikan fakta bahwa belum ada kejelasan mereka yang sembuh dari COVID-19 kemudian menjadi kebal.
Pihak berwenang Jepang mengatakan tanggal 16 Maret lalu bahwa seorang pria yang sudah dites positif COVID-19 sebelumnya, kemudian terjangkit lagi beberapa minggu kemudian.
Namun kemungkinannya karena pengujian yang salah.
Diego Silva, dosen ilmu bioetika di University of Sydney mengatakan sampai sekarang masih banyak yang belum mengetahui mengenai virus tersebut dan bagaimana reaksi tubuh kita.
"Membiarkan virus menyebar di negeri kita tanpa kita tahu apakah orang akan kebal dan seberapa lama kekebalan itu akan muncul, bila ada wabah Covid-19 kedua, adalah hal yang sangat berisiko," katanya.
Strategi menghentikan COVID-19?
Berita Terkait
-
Bila Mitra Gojek Positif COVID-19, Tersedia Bantuan Pendapatan
-
Staf Wafat Dicurigai COVID-19, BNI Kramat-Jakarta Pusat Tutup Sementara
-
Lawan Corona, Rachel Vennya Berhasil Galang Dana Milyaran
-
Dampak Virus Corona, Tersanjung The Movie Batal Tayang Besok
-
Hits: 5 Virus Paling Mematikan, Alasan Covid-19 Jadi Bencana Nasional
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
Terkini
-
Jaksa Ungkap Nadiem Makarim Dapat Rp809 Miliar dari Pengadaan Chromebook
-
Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Begini Kata Komisi V
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Masih Dirawat di RS, Sidang Perdana Nadiem Makarim Ditunda: Hakim Jadwalkan Ulang 23 Desember
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Aroma Hangus Masih Tercium, Pedagang Tetap Jualan di Puing Kios Pasar Induk Kramat Jati
-
Hadir Tergesa-gesa, Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Kasus Haji
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja